Namun bagaimanapun juga mereka para pemain properti sempat memainkkan peran dalam mendukung kandidat presiden Indonesia dalam Pemilu 2014. Itulah mengapa Jokowi begitu cerdas bicara properti dan sejak pencalonannya. Jokowi seperti sangat mengerti bahwa properti harus ditolong dari kebangkrutan dengan menyatakan akan memberikan kepada asing agar mendapatkan status hak milik jika mereka membeli property di Indonesia. Status kepemilikan asing seperti ini berarti sama dengan hak yang dimiliki rakyat Indonesia atas bangunan dan tanah.
Ahok gubernur hasil cangkokan Jokowi bahkan mensegerakan proyek paling ambisius sepanjang sejarah Republik yakni reklamasi pulau di pantai utara Jakarta dengan nilai proyek lebih dari 500 triliun. Entah darimana mereka akan mendapatkan uangnya. Namun proyek ini semata mata untuk menyediakan landasan baru bagi akumulasi utang sektor properti.
Proyek Ahok di atas tanah negara tersebut dikampanyekan dapat memperkuat lagi property yang tengah terjun bebas. Padahal hal tersebut tidak mungkin dikarenakan 2 hal, 1. Sumber uang dari China tidak mungkin mereka dapatkan. China lagi butuh uang besar untuk menolong diri mereka. Menolong utang publik china yang mencapai 28,2 triliun dolar. 2. Sumber dari dalam negeri yang diharapkan dapat diperoleh dari pembeli property tidak mungkin mereka dapatkan. Tidak banyak manusia Indonesia yang mau membeli bangunan diatas tanah negara dengan status hak pakai. Proyek proyek yang sedang dikampanyekan hanyalah menunda kebangkrutan para naga properti tersebut.
Bagaimana sekaratnya sektor property yang menopang ekonomi Jokowi-JK-Ahok paling paling tidak terlambar dari dua raksasa property...yakni Lippo dan Agung Podomoro. Kedua perusahaan ini menumpuk utang yang besar dan memaksakan diri dalam proyek-proyek yang ambisius.
Tahun 2015 seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh LIPPO disapu bersih oleh kewajiban utangnya. Analis menyatakan Indonesian property developer Lippo Karawaci said on Monday its net profit declined 94 persen year on year to 66 billion rupiah ($4.6 million) for the nine months ending in September due to large foreign exchange losses on dollar- denominated debt. Revenue grew 10 persen to 6.75 trillion rupiah due to higher admissions in its hospital division and improved property sales in the eastern suburbs of Jakarta, but the company suffered a 786 billion rupiah foreign exchange loss on corporate bonds. Perusahaan ini salah satu dari perusahaan dengan utang sampah yang menumpuk.
Demikian pula dengan Agung Podomoro Land. Meski memiliki aset besar namun perusahaan ini menderita pendarahan berat dalam tahun 2015. Perusahaan mengalami negatif cash flow akibat utang besar yang mendekati 100 persen equity perusahaan. Minus cash flow perusahaan mencapai 1.44 triliun rupiah. Perusahaan jatuh sangat dalam pada tahun 2015.
Kini Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang memperbolehkan asing memiliki properti di Indonesia. Menteri Agraria, tata ruang/Kepala BPN mengeluarkan Peraturan Menteri bahwa hak asing atas rumah dan rumah susun dapat diagunkan ke Bank dan dapat di wariskan.
Tidak cukup sampai di situ, Jokowi juga mengeluarkan Peraturan bebas visa kunjungan ke Indonesia, dengan alasan mendukung pariwisata. Tapi sejatinya bebas visa adalah agar Asing bebas masuk ke Indonesia, tinggal di Indonesia, membeli tanah dan rumah di Indonesia, untuk dijadikan tempat tinggal dan alat spekulasi.
Pemberian hak milik bagi Asing atas property ini sejalan dengan program satu juta rumah Jokowi. Program yang bertumpu pada mekanisme pasar ini akan menjadi dasar bagi akumulasi keuntungan baru para pengembang. Proyek satu juta rumah Jokowi yang sebelumnya gagal total akan laris manis dibeli asing, mengingat daya beli pribumi sudah jatuh dan tidak mungkin membeli rumah.
Apakah asing akan berbandong Bondong membeli property di Indonesia. Apakah ini akan jadi penolong Jokowi Ahok agar mereka masih dapat menikmati BUIH BUIH property.??!! Namun yang pasti buruh, pekerja dan rakyat miskin jangan Mimpi lagi punya rumah. Meski para pekerja dan buruh sekarang sedang dikeruk lagi dengan rencana UU tentang Tabungan Perumahan
.[wid]
BERITA TERKAIT: