"Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus dimulai dari hulu. Dimulai saat janin berada dalam kandungan," kata Megawati saat memberikan keynote speaker di FGD 'Mencari Solusi Rekruitmen Yang Adil Bagi Bidan PTT' di Jakarta, Senin (2/5).
Ketua Umum PDI Perjuangan ini pun mendorong pemerintah untuk segera membuat berbagai program terkait hal tersebut. Menurut dia, pemerintah harus melakukan sosialisasi hingga membentuk tim pelaksana dan pengawas yang menjamin jalannya program tersebut.
"Aparat negara yang menjadi ujung tombak program ini adalah tenaga kesehatan, khususnya para bidan desa. Mereka lini terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, mulai desa biasa, desa terpencil dan sangat terpencil," jelas dia.
Pelindung Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ini mengungkapkan, bidan desa bertugas melayani kesehatan ibu saat kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu, mereka juga melayani program Keluarga Berencana (KB), menjaga proses tumbuh kembang anak sampai usia lima tahun, hingga program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
"Artinya, hampir seluruh program kesehatan dikerjakan oleh bidan desa. Bahkan, di daerah yang tidak ada dokter, para bidan bertanggungjawab melayani kesehatan masyarakat," tutur dia.
Megawati kemudian menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke sejumlah daerah di Kalimantan. Ia mengaku prihatin dengan minimnya perhatian terhadap para bidan disana. Karena itu, dirinya meminta Fraksi PDIP di DPR untuk meningkatkan kesejahteraan para bidan.
"Ini yang namanya kebijakan politik anggaran. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya di DPR, bicara anggaran harus ada rohnya. Bukan sekedar deretan angka. Alokasi anggaran harus berpihak pada rakyat, terutama mereka yang terpinggirkan," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung soal para bidan desa yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Ia meminta, pemerintah pusat mengangkat para bidan berstatus PPT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, hal tersebut tak dilakukan oleh daerah.
Menurut dia, Surat Keputusan (SK) bidan PTT melalui pemerintah pusat harus dipertahankan, sehingga program jaminan kesehatan bisa berjalan tanpa terganggu suasana Pilkada. Para bidan desa tetap menjalankan program-program pelayanan kesehatan tanpa terpengaruh oleh siapa dan dari partai mana kepala daerah itu berasal.
"Pak Yuddy (Menpan RB), ini soal manusia yang harus menjalani kehidupan sulit. Medan yang berat bagi para bidan, dan soal keselamatan Ibu dan anaknya. Jadi, negara harus membuka akses. Negara harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan para bidan, karena mereka itu perantara kelahiran manusia," cetus dia.
Selain Megawati, FGD juga diri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F.Moeloek. Para bidan berstatus PPT dari 12 provinsi dan Pengurus Pusat IBI pun ikut menghadiri kegiatan tersebut.
[rus]
. Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai sejak dalam kandungan. Karenanya, dia meminta pemerintah memberi jaminan kesehatan dan keterpenuhan asupan gizi terhadap ibu dan janin, serta meningkatkan kesejahteraan para bidan. 
BERITA TERKAIT: