Indonesia menjadi negara IMO sejak tanggal 18 Januari 1961. Indonesia pertama kali mencalonkan dan menjadi anggota Dewan IMO kategori C pada tahun 1973, untuk periode kepemimpinan 1974-1975 dan 13 tahun periode berturut-turut berhasil kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO untuk kategori C. Kategori C adalah kategori untuk negara-negara anggota yang memiliki peran terbesar dalam bidang trasportasi maritim dan merepresentasikan kawasasan geografis utama dunia. Dan pada sidang majelis umum Dewan IMO pada November 2015, Indonesia pun kembali terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO.
General Speech pertama dari Presiden Indonesia pada lembaga prestisius dunia IMO di bawah koordinasi Duta Besar RI untuk London, Rizal Sukma, yang diikui lebih dari 700 delegasi dari 171 negara anggota IMO dan tiga anggota asosiasi anggota serta beberapa organisasi lainnya yang bergerak di bidang maritim.
Dalam sidang IMO MEPC yang ke-69, dikoordinir Kementerian Perhubungan Delegasi RI, Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Atas Perhubungan KBRI di London, BUMN serta instansi terkait lainnya. Pada sidang ini, Indonesia dipimpin langsung oleh Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Laksamana TNI (Purn) DR. Marsetio.
Sidang IMO MEPC kali ini pun terasa istimewa karena membahas permasalahan-permasalahan lingkungan maritim seperti pencegahan pencemaran udara dari kapal, efesiensi energi, identifikasi dan perlindungan daerah khusus dan daerah sensitif di luat, serta usulan beberapa amandemen dari konvesi perlindungan lingkungan seperti amandemen pada Marpol dan Nox Technical Code yang sejalan dengan konferensi perubahan iklim di Paris tahun 2015 yang juga dihadiri Presiden RI.
Dalam kesempatan ini, kata Marsetio, Presiden Joko Widodo telah mengangkat bangsa Indonesia akan posisi Indonesia di mata dunia maritim dengan menyampaikan pilar-pilar poros maritim dunia, yakni budaya maritim, seumber daya maritim, interconnectivity maritim, infrastruktur maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim.
Dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO pada November 2015 dan momentum kunjungan Presiden ke kantor pusat IMO memberi dampak bagi bangsa Indonesia untuk lebih konsiten dalam melaksanakan aturan-aturan IMO yang mengatur aspek safety, security dan marine environment.
[ysa]
. Ternyata kunjungan Presiden Joko Widodo ke Badan Internasional Maritime Organization (IMO) dilakukan di sela-sela sidang (Marine Environment Protection Committee). Dalam sidang ini, Indonesia menegaskan komitmennya menjadi poros maritim dunia dengan menyuarakan kembali jalesva jayamahe bahwa di laut Indonesia akan jaya kembali dengan mengembalikan jatidiri bangsa sebagai negara maritim. 
BERITA TERKAIT: