Pergerakan bola panas reklamasi belum ketebak jelas kemana arahnya, namun kemana pun akhirnya akan membakar dan menghanguskan. Kita berharap akhir yang adil. Kita tidak ingin hukum berpihak kepada mereka yang punya kuasa, karena kedudukannya atau harta kekayaannya.
Publik juga sangat berharap akhir yang adil dalam kasus Sumber Waras ini. Kita sungguh muak kalau kasus ini ternyata isinya adalah agenda politik pembusukan menjelang Pilkada DKI. Ribut-ribut soal Sumber Waras ternyata instrumen pemanas suasana.
Kita prihatin bila kasus Sumber Waras hanya membuat kita semakin tidak waras, karena ternyata tidak ada kaitan langsung antara kasus ini dengan perbaikan mutu layanan warga Jakarta. Kasus ini bener-bener dikapitalisasi menjadi kasus hukum dengan pekat nuansa politis.
Benar bahwa ada unsur dugaan korupsi tapi tampak sekali pemaksaan yang dilakukan institusi negara seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk membuat masalah ini bermasalah secara hukum. Ini seperti membenderangkan karakter institusi BPK yang selalu jadi alat blackmailing.
Dulu perilaku ini dilakukan secara terselubung dan tak terlihat, tapi sekarang seperti dibuat telanjang. Sudah jadi rahasia umum bahwa hasil pemeriksaan BPK itu 'aturable', tergantung pesanan dan bayaran. Dan kini semakin jelas tanda-tandanya.
Kali ini BPK harus hati-hati dengan pejabat
nothing to loose seperti Ahok, urat takutnya seperti sudah putus. Menghadapi pemimpin yang bernyali seperti ini harus hatihati. Sebab salah-salah BPK tengah menggali lubang kuburan kehinaan sendiri. ***
Kasus Rumah Sakit Sumber Waras bikin panas. Suhu perpolitikan Jakarta dipanaskan oleh dua: reklamasi pantai Jakarta Utara dan jual beli tanah RS Sumber Waras. Kasus reklamasi masih terus bergulir, berputar liar menjadi bola panas. Masih terus ditendang liar. 
