Ribuan massa dari Banten akan berunjuk rasa di depan Istana Negara untuk mendukung rekrutmen Pendamping Desa melalui seleksi terbuka yang dilakukan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada Rabu nanti (13/4).
‎Rencana aksi unjuk rasa sebagai tandingan dari aksi yang sebelumnya dilakukan ratusan eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) beberapa waktu lalu dengan menolak rekrutmen Pendamping Desa yang dituding tidak transparan.
‎"Kami sudah menyiapkan lima ribu lebih para pelaku pemberdayaan untuk melakukan aksi ke Istana Negara untuk menantang eks pendamping PNPM yang membuat program Kementerian Desa tidak kondusif karena menuntut perpanjangan kontrak secara otomatis," jelas Korwil Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) Provinsi Banten Muhidin kepada wartawan, Senin (11/4).
‎Padahal menurut Muhidin, proses seleksi terbuka yang dilakukan kementerian desa tersebut untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku pemberdayaan yang pernah mengabdi di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, lembaga pemberdayaan lainnya termasuk umum.
"Kami minta eks PNPM tidak diistimewakan dengan otomatis menjadi Pendamping Desa tanpa melalui seleksi," tegasnya.
Sementara, Korwil APPMI Kabupaten Tangerang Abdul Basit yang berencana mengirim 1500 pelaku pemberdayaan dan aktivis pemuda se-Kabupaten Tangerang.
‎Menurutnya, keinginan eks PNPM agar langsung menjadi Pendamping Desa tanpa mekanisme seleksi dinilai melanggar aturan Peraturan Menteri Desa Nomor 3/2015 Pasal 23 yang secara jelas menyebutkan, rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka.
‎"Oleh sebab itu, Pendamping Desa eks PNPM juga harus melewati mekanisme seleksi sebagaimana peraturan yang berlaku. Itu jauh lebih bijak dilakukan oleh teman-teman daripada memaksakan kehendak," jelas Abdul.
[sam]
