Komisi Keuangan Puji Langkah Jokowi Laporkan SPT Pajak

Ketua Komisi XI DPR, Ahmad Noor Supit, menilai langkah Presiden Jokowi ini sangat inspiratif. ‎Langkah Jokowi ini patut dicontoh oleh siapapun.

"Seorang Presiden telah memberi teladan. Ini sangat inspiratif," kata Ahmad Noor Supit kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa sore (Selasa, 29/3).

Selama ini, ungkap politikus Golkar, ada persoalan dalam sistem melaporkan pajak atas kesadaran sendiri, dalam arti tidak ditagih oleh negara. Namun demikian, persoalan ini akan sirna bila publik percaya pada pejabat pajak.

"Bila ada trust, pejabat tak korupsi, dan yakin uang pajak itu digunakan untuk pembangunan, maka saya yakin rakyat akan ramai-ramai bayar pajak. Termasuk pengusaha," ungkap Supit.

Bagi pejabat nakal yang malah kongkalikong dengan pengusha, tegas Supit, maka tak ada jalan lain kecuali dihukum. Dengan demikian rakyat akan percaya.

"Komitmen dan jaminan Pak Jokowi tak tebang pilih dalam menegakkan hukum untuk para pengemplang pajak, sangat bagus sekali. Kita dukung," ungkap Supit.

Presiden Jokowi datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Selasa pagi. Selain menyampaikan pidato pengarahan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ill Direktorat Jenderal Pajak 2016, kedatangan Jokowi juga sekaligus mengklarifikasi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunannya yang sudah dilaporkan lewat e-filling pada tanggal 3 Maret di Palembang. Jokowi mau memastikan benar atau salahnya SPT tahunan yang sudah dilaporkannya, termasuk besaran pajak yang dibayarkan olehnya.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, pengisian SPT mantan Gubernur DKI Jakarta itu menunjukkan hasil yang bagus. "Pak Presiden datang ke sini tadi yang pertama menunjukkan bahwa beliau, sebagai warga negara, telah menyampaikan SPT tanggal 3 Maret di Palembang. Beliau siap untuk diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya bagus," kata Ken.

Kunjungan Jokowi ini, sambung Ken, bisa dijadikan contoh kepada masyarakat agar mau melakukan klarifikasi SPT. Tentunya hal ini berguna untuk menjamin keabsahan data wajib pajak (WP) dan jumlah besaran pajak yang telah dibayarkan.

"Jadi, siapapun nanti kalau diklarifikasi ya karena itu hukum, berjalan. Tadi Pak Presiden memberi contoh, siapapun warga negara diklarifikasi oleh Dirjen Pajak ya harus taat hukum," demikian ken. [ysa]