Saut menjelaskan, bahwa secara teknis proyek tersebut dapat dilanjutkan, namun pihaknya mengharapkan pemerintah melakukan evaluasi total dari awal. Baik dari sisi teknis maupun manajemen.
"Kita dukung niat pemerintah untuk melanjutkan pembangunannya kembali dengan sejumlah rekomendasi," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (29/3).
Di samping itu, pemerintah perlu dibuat timetable pekerjaan termasuk model pengawasan atau pencegahan agar KPK bisa mengikuti jadwal pengerjaan proyek Hambalang. Sehingga, kelanjutan proyek tersebut tidak menimbulkan skandal korupsi Hambalang jilid dua.
"Seperti yang saya pernah katakan, negara punya niat, ada keahlian, ada resources. Yang kurang di masa lalu adalah tidak ada rasa anti korupsi," ucap Saut
Lebih lanjut, Saut menjelaskan, rekomendasi KPK telah disampaikan langsung kepada perwakilan Kementerian Pemuda dan Olah raga yang datang Senin kemarin (28/3). Dia pun berharap rekomendasi yang diberikan KPK bisa menjadi bahan kajian oleh tim yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, menyatakan ingin menyelamatkan proyek P3SON di Hambalang, Bogor. Upaya penyelamatan itu dilakukan dengan rencana melanjutkan kembali pembangunan P3SON ‎yang terhenti pembangunannya karena menjadi lahan korupsi tersebut.
Sebelum dilanjutkan, Presiden memerintahkan tiga hal. Yakni meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.
Kedua, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang. Terakhir, berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk melihat pembangunan itu dari sisi hukum.
[wah]
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait kelanjutan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor. 
BERITA TERKAIT: