"Memang tidak bisa dipungkiri bahwa transportasi online itu merugikan angkutan umum lainnya. Kasihan, penumpang taksi berkurang, penghasilan sopir taksinya juga pasti ikut berkurang," ungkap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/3).
Ahok memastikan Pemprov DKI Jakarta akan segera menindaklanjuti transportasi berbasis aplikasi online yang beroperasi tanpa izin di wilayah Ibu kota.
"Intinya, angkutan yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan pasti kami tindak, kami tangkap, kemudian kami kandangkan kendaraannya, termasuk juga transportasi berbasis online itu," tegas orang nomor satu DKI Jakarta itu.
Dia menilai keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi online tersebut merugikan angkutan umum lainnya. Terlebih, saat ini masyarakat banyak yang beralih menggunakan trasnportasi online tersebut.
Oleh sebab itu, Ahok menghimbau kepada pemilik atau pengelola layanan tranportasi online agar segera mendaftarakan usahanya di Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.
"Sama seperti transportasi umum lainnya, transportasi online juga harus mendaftarkan diri ke Dishubtrans DKI, mengurus surat-surat operasional. Setelah itu, harus menggunakan plat kuning, bukannya plat hitam," terangnya.
Sementara itu, mengenai pemblokiran atau penutupan aplikasi transportasi itu, dia mengungkapkan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
[zul]
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, merasa iba terhadap sopir taksi konvensional. Pasalnya, penghasilan mereka semakin hari semakin berkurang dampak dari taksi online berbasis aplikasi dari perusahaan start up. 
