Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo mencurigai pinjaman Bank Mandiri, BRI, dan BNI ke CDB dilatarbelakangi banyaknya kerja sama proyek infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok. Pasalnya, ada negara atau lembaga keuangan lain yang tingkat suku bunganya lebih rendah dengan tenor yang sama tapi tidak dipilih.
"Ada apa dengan pemerintah sekarang ini, apakah pinjaman ini merupakan politik balas budi karena pemerintah banyak kerja sama dengan Tiongkok dalam proyek infrastruktur," katanya seusai rapat Komisi VI dengan direksi ketiga bank BUMN itu, Selasa (23/2).
Tingkat bunga yang ditawarkan CDB sebesar 2,8% untuk pinjaman dalam dolar AS dan 3,3 persen untuk renminbi. Padahal, bunga pinjaman jangka panjang dari Jepang umumnya di bawah 1%, termasuk bunga Samurai Bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia di pasar obligasi Jepang, yakni hanya 0,91 persen untuk obligasi yang berjangka 10 tahun.
Bunga pinjaman yang ditawarkan ADB juga lebih rendah yakni 1,2% dengan masa tenggang pembayaran (grace period) 5 tahun dan tenor pengembalian 20 tahun.
"Pemerintah tidak tanggap untuk mencari investor yang bisa memberikan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang," ungkapnya.
Bambang juga mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan pinjaman CDB untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, biaya infrastruktur yang mencapai Rp270 triliun sudah dibiayai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat.
"Mengapa pinjaman tersebut tidak digunakan untuk swasembada pangan dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan seperti mengembangkan UMKM," ujarnya.
Bambang tidak setuju jika pinjaman CDB ke tiga bank BUMN itu untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan investor Tiongkok. Dana pinjaman itu juga dikhawatirkan disalurkan untuk investor Tiongkok di sekitar proyek (hinterland) kereta cepat tersebut.
[dem]
Urgensi dan transparansi pinjaman China Development Bank (CDB) senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 42 triliun kepada tiga bank BUMN yang diinisiasi Menteri Rini Soemarno dipertanyakan. 
BERITA TERKAIT: