Kereta Cepat Tingkatkan Ekonomi Rakyat Dan Percepat Pembangunan Nasional

Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Nasional Relawan Aswaja, Arief Rachman, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 17/2).

Arief menjelaskan, proyek senilai lebih 70 triliun rupiah dengan panjang jalur 142,3 kilometer, mulai dari stasiun Halim di Jakarta hingga ke stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung ini akan melewati sembilan kabupaten/kota terdiri dari Jakarta timur, kota bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Bandung, dan Kabupaten Bandung.

Arief juga menjelaskan proyek yang ditargetkan selesai pada 2018 dan mulai beroperasi pada 2019 ini. Perencanaan proyek pembangunan kereta cepat ini sudah mengendap selama 15 tahun di Kementerian Perhubungan, mulai dibahas pada Pemerintahan SBY dan secara teknis dibahas Pemerintahan Jokowi pada 2014 lalu.

"Jadi ini bukan proyek asal cepat atau tergesa-gesa," ungkap Arief.

Pemerintah, sambung Arief, mewujudkan pembangunan kereta cepat dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 107/2015 yang salah satu poin-nya menyatakan bahwa pemerintah tidak menjamin proyek ini secara finansial tapi jaminan kelangsungan investasi. Pemerintah menerima proposal yang diajukan China karena sepakat untuk menggarap proyek ini dengan pendekatan bussiness to bussiness dan tanpa jaminan dari APBN.

"Ini bertolak belakang dengan Jepang yang minta jaminan APBN," tegas Arief.

Pemerintah, lanjut Arief, melalui kementerian BUMN membentuk konsorsium BUMN yang terdiri dari WIKA, KAI, Jasa Marga dan PTPN VIII, konsorsium membentuk perusahaan bernama PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PBSI) lalu PBSI dan China Railway (BUMN China) menandatangani perjanjian dan mendirikan PT. Kereta Cepat indonesia China (KCIC) untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut. [ysa]