Demikian disampaikan Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar hasil Menas Bali, Ton Abdillah Has. Apalagi, lanjut Ton, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, bahwa yang kalah legowo dan tidak membuat partai baru, sedangkan yang menang mengakomodasi yang kalah.
"Menkumham harus segera mensahkan Munas Bali, karena SK Munas Ancol sudah dicabut. Menunda- nunda pengesahan Munas Bali merupakan tindakan politis tidak patut dan telah dijadikan senjata bagi sebagian komponen Partai Golkar untuk mendesakkan Munaslub," kata Ton kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 23/1).
Ton pun menegaskan, bila ternyata Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menjadi bagian dari skenario tersebut, sebaiknya Presiden melakukan evaluasi bahkan segera mengganti Menkumham Yassona Laoly.
"Karena tindakannya membahayakan stabilitas politik nasional yang pada gilirannya mengganggu pemerintahan Jokowi," demikian Ton.
[ysa]
BERITA TERKAIT: