Timor Leste Caplok Wilayah Indonesia, Menko Luhut Ngaku Belum Dapat Laporan

Pencaplokan tersebut menurut laporan yang beredar dilakukan oleh Timor Leste dengan dibangunnya bangunan-bangunan semi permanen di wilayah perbatasan kedua negara.

"Ya saya kemarin pada tanggal 12-13 kunjungan ke kupang. Tapi saya baru dengar masalah itu (pencaplokan). Nanti akan saya cek," kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (18/1).

Sebagaimana diwartakan, perundingan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, yang target penyelesaiannya di akhir tahun 2015 ternyata tak kunjung selesai.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (kemenlu) Armanatha Nassir (Tata) mengatakan saat ini tim gabungan kedua negara sedang melakukan survei untuk memastikan dampak kesepakatan perbatasan terhadap masyarakat adat di sekitar wilayah itu.

"Perkembangannya sekarang sedang diadakan Joint Field Survey untuk bertemu masyarakat adat yang tinggal dan memiliki hak ulayat atas wilayah unresolved segments (segmen batas darat yang belum selesai)," kata Tata.

Perundingan tentang perbatasan ini memang sempat memanas. Pasalnya, pada tahun 2008 dan 2012, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) membuat bangunan permanen di daerah yang belum tuntas hak kepemilikannya. Kemenlu sendiri mengklaim konsisten menyikapi hal tersebut melalui perwakilan Indonesia di RDTL.

Tata mengungkapkan pihaknya sudah melayangkan protes pada pemerintah Timor Leste untuk menghentikan pembangunan tersebut. Setidaknya, sampai proses perindungan atau delineasi tersebut selesai.

"Pembangunan memang sudah dihentikan," tambah Tata.

Memasuki tahun 2015, perundingan Indonesia - Timor Leste ini ditargetkan selesai pada akhir tahun. Duta Besar Indonesia di Timor Leste, Primanto Hendrasmoro bahkan mengklaim permasalahan perbatasan tersebut, hanya tinggal dua persen lagi. Namun kenyataannya sampai awal 2016 masalah perbatasan masih berkutat di perundingan, utamanya yang berkaitan dengan masyarakat adat. [zul]