PILKADA SERENTAK

Direktur CBA: MK Lembaga Pemalas!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Senin, 18 Januari 2016, 06:15 WIB

Direktur CBA: MK Lembaga Pemalas<i>!</i>

ilustrasi/net

. Harapan untuk mencari keadilan bagi para pasangan calon dalam Pillada serentak 9 Desember lalu, yang merasa dirugikan atas hasil perolehan suara yang telah diumumkan, sepertinya kandas di tengah jalan atau ditangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini, kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, MK menggunakan pembatasan syarat selisih suara bukan berpedoman kepada kewenangan diberikan oleh UU 8/2015, tapi lebih kepada penafsiran yang tertuang dalam Peraturan MK 5/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Kalau MK tetap menerapkan Peraturan MK 5/2015, bukan berpedoman kepada UU 8/2015, maka MK tidak mewujudkan keadilan subtantif. Dan Bahwa MK harus mempertanggungjawabkan kepada publik atas tafsir yang membingungkan yang ternyata sama sekali tidak memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan," kata Uchok beberapa saat lalu (Senin, 18/1).

Uchok pun menegaskan, bila MK tetap mempergunakan Peraturan MK itu, maka MK merupakan lembaga pemalas Dari perkirakan perkaraan yang masuk ke MK sebanyak 147 perkara, maka perkara yang disidangkan oleh MK hanya sekisar dibawah 10 perkara saja. [ysa]