Wajah Gubernur DKI Jakarta dipertaruhkan demi mempertahankan supremasi Jakarta di kancah olahraga nasional dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat.
Pertanyaan yang kerap diajukan masyarakat adalah sejauh mana Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda), sebagai koordinator pembinaan olahraga di Jakarta, dapat menjadikan Jakarta bertahan sebagai juara umum PON, seperti yang diraih pada PON di Riau 2012.
Kegagalan komunkasi Disorda dengan KONI DKI yang melakukan pembinaan atlet prestasi, berpotensi mempermalukan Gubernur.
Perlu diingat bahwa PON 2016 akan digelar di Jawa Barat yang dalam PON Riau menempati posisi
runner up.
Ini menjadi catatan tersendiri bagi Gubernur untuk dapat mengevaluasi menyeluruh baik pelaksana di level birokrasi Disorda, maupun KONI DKI. Apalagi kondisi pembinaan cabor di Jakarta masih tebang pilih; skala prioritas dapat bantuan bilamana memiliki akses dengan pengambil kebijakan, baik di Dinas maupun di KONI DKI.
Sejauhmana Disorda melakukan langkah-langkah untuk menghadapi PON Jabar belum terlihat.
Di satu sisi Jakarta akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Kegagalan dalam pengelolaan olahraga di Jakarta akan berujung pada kekecewaan warga Jakarta, sehingga animo terhadap event Asian Games menjadi lemah.
Hal lain yang perlu dicermati dari kinerja Disorda terkait dengan pembinaan potensi pemuda yang terwadahi di KNPI. Beberapa waktu lalu KNPI DKI menggelar Musprov dan hingga kini belum ada kejelasan terkait pengukuhan pengurus. Terkesan Kadisorda sebagai pembantu Gubernur tidak dapat menjadi fasilitator maupun komunikator untuk mencari solusi persoalan pemuda di Jakarta.
Perlu dicatat dualisme kepengurusan KNPI nasional sudah terjadi sejak lama. Namun sejauh ini tidak mengganggu pola pembinaan KNPI di Jakarta. Mengapa ketika kini terjadi hal yang sama, terkesan Disorda buang badan, mencari aman sendiri.
Perlu dipahami sebentar lagi kita akan menghadapi bonus demografi, potensi pemuda kedepan sangat tergantung pola pembinaan serta pemberdayaan saat ini. Bilamana polanya asal jadi, yakinlah pada saatnya nanti bangsa kita akan menanggung akibatnya.
Untuk itu Gubernur harus mengambil langkah-langkah preventif, serta evaluasi menyeluruh terkait kondisi Disorda terutama yang terkait dengan kelemahan
blueprint pembinaan serta pengelolaan olahraga dan pemuda di Jakarta.
Sangat jelas terlihat dalam penyediaan sarana prasaran tsb, dapat dilihat sarana sepak bola setelah lapanagan taman menteng, serta Lebak bulus di gusur, hingga kini lahan yang dijanjikan taman BMW belum dapat dipakai, belum lagi bayaknya GOR yang lebih dikomersilkan unutk acara yang tidak terkait dengan kegiatan Olahrag & Pemuda.
Menjelang evaluasi pada awal Januari 2016, sudah saatnya Disorda perlu menjadi perhatian, bilamana Gubernur tidak ingin dipermalukan.
Hormat saya,
M. Rico Sinaga
Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta)
BERITA TERKAIT: