Menurut pengamat politik senior AS Hikam, terlepas dari perdebatan tersebut, dia berpendapat bahwa chemsitry antara Presiden Joko Widodo dan Wapres JK selama setahun terakhir sebagai duet memimpin negeri ini masih belum kuat. Masih sering terjadi kontradiksi antara keduanya yang kemudian di blow-up ke media dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber kegaduhan.
"Hemat saya, JK masih membawa kebiasaan untuk ikut terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan secara langsung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Wapres," ujar Hikam (Senin, 21/12).
Hikam menilai itulah kebiasan lama JK ketika menjadi Wapres Presiden SBY periode pertama (2004-2009) yang tak sepi dari hal yang sama.
Makanya, dia menambahkan, keberadaan Kepala Staf Presiden dan sosok Menko Polhukam, Luhut Panjaitan adalah salah satu upaya Jokowi untuk mengambil jarak dari JK dan menciptakan sebuah sistem pengendalian manajemen Pemerintahan yang tidak dualistik. (
PDIP Minta JK Mundur)
"Sampai hari ini, tampaknya PJ (Pak Jokowi) masih belum sepenuhnya berhasil," tandas Hikam, yang menjabat Menristek era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.
Sebelumnya Jubir Wapres Husein Abdullah menjawab tudingan Masinton. Soal proyek listrik 35 ribu MW misalnya, dia menjelaskan, JK selaku Wapres mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. "Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan," tegasnya.
Soal penanganan Pelindo II, dia menambahkan Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspose ketika tahap penuntutan. "Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," tandas Husain.
Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara. "Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," tandasnya.
[zul]
Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sebagai sumber kegaduhan dan sebaiknya mundur dari pemerintahan. Meski memang tudingan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tersebut langsung dibantah jubir Wapres, Husein Abdullah. (Baca: JK Episentrum Kegaduhan) 
BERITA TERKAIT: