Selain perlengkapan peliputan berupa camera dirusak dan dirampas, ketiga jurnalis dari
Metro TV, Kompas TV serta TV lokal mengalami tindakan kekerasan saat meliput kegaduhan di salah satu sekretariat pasangan calon di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Bitung.
"Peristiwa ini termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik, melanggar Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999," tegas Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana, dalam keterangan persnya malam ini (Kamis, 10/12).
Ironisnya, tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan itu malah menjadi tontonan para simpatisan pendukung salah satu paslon tersebut. Sehingga kekerasan terhadap para jurnalis yang seharusnya bisa segera diatasi malah berlangsung lama.
"Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pendukung calon walikota adalah tindakan premanisme, tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi," ucapnya.
IJTI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, Kepolisian Resort (Polres) Bitung, segera mengambil tindakan tegas dengan memproses semua pelaku kejahatan ke meja hukum. "Ini sudah tindakan intimidasi, kategori kriminal dan melanggar hukum. Polisi harus mengusut tuntas pelakukanya," tambah Yadi Hendriana.
Yadi Hendriana menginstruksikan kepada Ketua IJTI Sulut, Amanda Komaling, untuk mengawal penanganan kasus tersebut sampai tuntas. Juga meminta seluruh anggota IJTI di daerah mengawasi tindakan hukum yang dilakukan aparat terhadap oknum pelaku kekerasan tersebut.
IJTI juga menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk berhati-hati dalam peliputan dan selalu mengedepankan kode etik dalam bekerja.
[zul]
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam aksi premanisme yang diduga dilakukan pendukung salah satu pasangan calon walikota Bitung, Sulawesi Utara, terhadap tiga jurnalis televisi hari ini (Kamis, 10/12). 
BERITA TERKAIT: