Pak Jokowi, Reshuffle Digantung Juga Bisa Bikin Gaduh Lho...

Presiden menyampaikan itu saat memimpin rapat kabinet di Istana Bogor, kemarin. Netizen pun mem­berikan saran kepada Jokowi.

Beberapa netizen mengusulkan kepada Presiden untuk mengganti menteri yang suka berbuat kegadu­han. Tak sedikit netters menyampai­kan kekecewaan terhadap kinerja Kabinet Kerja sembari me-mention akun Twitter resmi Presiden Jokowi, @jokowi.

Pengguna akun @akartiasa men­gaku kecewa dengan kinerja men­teri-menteri Jokowi.

"Pak @jokowi itulah yang sangat disayangkan. Para menteri atau pejabat lainnya suka buat opini yang mengganggu ketenangan," keluhnya.

Senada disampaikan netizen @ yandiimagie. Dia menilai, para men­teri rezim Jokowi lebih banyak ber­buat gaduh, tetapi miskin prestasi. "Rezim gudah-gaduh, banyak gaduhnya ketimbang prestasi kerjanya ini rezim," cuitnya.

Pemilik akun @donias berempati terhadap Presiden Jokowi. Karena menteri-menteri yang seharusnya membantu tugas Presiden, menu­rutnya, lebih sering membangkang Presiden.

"Kasian sudah berapa kali ngingetin menterinya, tapi ngga pernah digubris. Menterinya asyik buat gaduh sendiri-sendiri," ujarnya.

Akun @hadi.susanto.75839 men­gatakan, sejumlah menteri yang suka mempertontonkan kontroversi di ranah publik miskin prestasi. "Yang banyak omong nggak ada kerjanya, yang diam- diam banyak nyelesain masalah," klaimnya.

Netizen juga menyebut menteri yang menurutnya suka kegaduhan. Akun @asmetd menuding Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli suka gaduh. Sejak menjabat menteri, menurutnya, Rizal Ramli rajin me­nyerang kebijakan menteri-menteri lain dan pejabat BUMN. Rizal Ramli bahkan menyebut aksi-aksi gaduhnya sebagai 'Jurus Rajawali Ngepret.'

"Kayaknya Menko Maritim Anda yang baru itu pak yang banyak bi­cara tapi nggak tahu kerjanya apa?" katanya merujuk Rizal Ramli.

Akun @jamal_nasution ber­pendapat, polemik di ranah publik tidak hanya berasal dari perbedaaan pendapat antar menteri. Polemik juga bisa tercipta dari isu besar yang dapat mempengaruhi sektor politik, ekonomi dan sosial.

"Reshuffle juga jangan digantung, bisa bikin gaduh. Isu sudah tersebar, tapi nggak dilakukan," cuitnya.

Sebaliknya, akun @petugas_par­tai_tipu2 berpendapat, perbedaan pendapat antar menteri di ranah publik merupakan hal wajar.

"Orang intelek itu wajar berpo­lemik agar duduk masalahnya jadi jelas, kok malah dilarang? Memang kabinet isinya tukang becak? Nggak usah pakai polemik," ucapnya.

Netizen lain menilai, ketidakte­gasan Kepala Negara juga bersum­bangsih menimbulkan polemik. "Kalau tegas, lugas dan cerdas, pasti nggak ada yang berpolemik," ko­mentar pemilik akun @uluk_uluk.

Bahkan, akun @tax_holiday menilai, Presiden Jokowi kurang dihargai para menterinya.

"Presiden ini tidak memiliki wibawa sedikitpun, jajaran menteri seperti tidak taat padanya. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, nyari proyek sendiri dan ngomong sendiri di media," cuitnya.

Akun @juliawanzapar berharap Presiden Jokowi bersikap lebih tegas, "Kalau menteri berbenturan dan menimbulkan polemik. Pecat saja."

Netizen @zulzulk menilai, pene­kanan Jokowi agar para menteri tidak mengumbar polemik di ranah publik sudah terlambat, karena ber­bagai polemik sudah menyebar luas di masyarakat.

"Keputusan yang terlambat. Ampun deh. Di luar sana sudah lama polemik-polemik itu ada, masa baru sekarang sadar sih. Walah-walah. Pak, jadi Presiden yang cepat tang­gap gitu loh. Jangan sudah gaduh beberapa babak , baru sekarang buat pernyataan, capek deh," cibirnya.

Saat rapat Kabinet di Istana Bogor, kemarin. Presiden Joko Widodo me­nekankan kepada seluruh menteri untuk menghindari polemik di ranah publik.

"Hindari tabrakan, tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di fo­rum rapat," tegas Jokowi.

Jokowi juga menekankan semua anggota kabinet harus belajar dari pengalaman setahun terakhir pemer­intahan. Dia berharap pemerintahan­nya ke depan lebih terintegrasi dan satu visi dengannya.

"Perencanaan dan penganggaran juga nyambung, saling kerja sama, saling sinergi, karena sifatnya adalah lintas sektoral, lintas daerah, bahkan lintas negara," jelasnya.

Seluruh anggota kabinet, lanjut Jokowi, juga harus bisa membeda­kan prioritas dalam melaksanakan pekerjaan. Priroritas pertama hanya untuk rakyat.

"Semua menteri dan kepala lem­baga, harus berani membuat tero­bosan cepat, dengan cara-cara pola-pola baru, dan jangan terjebak pada kebiasaan lalu, business as usual," harapnya.

Presiden meminta para menteri menjaga komunikasi dengan rakyat. Rakyat harus dilibatkan dalam peny­usunan kebijakan.

"Ajak masyarakat, libatkan, dalam perubahan-perubahan itu," demikian Presiden Joko Widodo.

Pada awal November lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyam­paikan hal senada. Menurut JK, ada menteri yang pura-pura bersikap baik di hadapan Presiden Jokowi atau pada saat berlangsung rapat kabinet.

JK menyebutkan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada para pembantunya untuk tidak membuat gaduh lagi. "Ya seperti itu, jangan gaduh," kata JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/11/2015) lalu.

JK menuturkan, dirinya tidak bisa memastikan hubungan atau komu­nikasi antarmenteri kabinet kerja berjalan baik atau tidak. "Baik, tapi di luar kadang-kadang pura-pura baik," tukas dia.  ***