"Freeport awal bencana. Dari sanalah elit politik berebut bancaan dari sebuah kontrak karya. Sebaiknya ditutup saja," kata Ketua Umum DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 18/11).
Iwan pun meminta kepada Jokowi untuk menutup dan menghentikan kontrak karya Freeport demi anak cucu Bangsa NKRI. Baginya, ini salah satu cara menghentikan kegaduhan politik antar elit.
"Saham Freeport jadi bancaan dengan Undang-Undang Minerba sebagai landasan. Terlebih diwajibkannya perusahaan dalam membuat smelter. Dari sana juga muncul kegaduhan," tegasnya.
Dari sisi pembangunan smelter, Iwan juga melihat akan terjadi loby elit untuk meminta saham. Walaupun dalam pembangunan smelter memakai uang perusahaan, namun elit politik memanfaatkan hal ini sebagai jaringan bisnis personal.
"Jika Freeport ditutup maka akan jadi pelajaran bagi perusahaan lain. Serta tidak ada lagi perselingkuhan pengusaha dengan elit politik," tuturnya, sambil mengatakan bahwa DPR RI harus segera membuat Pansus untuk mengusut Freeport.
[ysa]
. Kisruh antara politik di Republik dalam sektor pertambangan adalah karena kehadiran Freeport McMoran yang memegang kuasa di Papua. 
BERITA TERKAIT: