RMOL. Pulau Madura dinilai belum waktunya untuk melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur untuk menjadi provinsi sendiri. Apalagi, menjadi provinsi baru bukan prioritas saat ini.
Menurut tokoh Madura yang juga Direktur Eksekutif The Future Institute, Abdullah Amas, sekarang yang mendesak untuk dilakukan adalah memperjuangkan agar bagi hasil migas di Madura adil sesuai UU Migas.
Setelah itu memperjuangkan dan mengingatkan agar bupati-bupati di Madura untuk tidak korupsi, tapi sebaliknya harus serius memperhatikan rakyat.
"Anak kecil di Madura harus sekolah. Kita sedih menyaksikan anak-anak pemulung. Kecil-kecil, tapi mereka harus tidak sekolah dan ini yang harusnya diteriakkan juga oleh kawan-kawan lain. Saya sendiri di Bangkalan sudah sampaikan kepada dinas-dinas terkait, walau tak ada tanggapan," ucap Amas dalam siaran persnya (Rabu, 11/11).
"Jadi disini prioritas kita adalah menghadirkan dulu pemerintahan yang pro rakyat di Madura dan pengelolaan Migas yang transparan dan hasilnya juga dirasakan rakyat," tandasnya.
[zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: