. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berani menolak setiap anggota DPR yang meminta mengunakan kemudahan jasa dan produk yang dihasilkan oleh BUMN dan proyek proyek pengadaan di BUMN.
Demikian disampaikan Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 1/11).
Menurut Arief, point dan pandangan ini merupakan hasil rapat FSP BUMN Bersatu pada Sabtu kemarin (31/10), yang kemudian disebut Manifesto Politik Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Rapat digelar terkait dengan ditolaknya Pemyertaan Modal (PMN) Negara BUMN pada APBN 2016.
"Jika si oknum DPR berkeras, laporkan pada FSP BUMN Bersatu," tegas Arief.
Arief pun menekankan agar Direksi BUMN, khususnya sektor jasa keuangan, untuk menolak semua fasilitas yang diminta oleh kerabat, keluarga atau kroni-kroni dari pejabat negara dan elit-elit petinggi parta politik ataupun anggota DPR yang ingin mengunakan fasilitas pinjaman modal kerja apabila feasibility study atau proposal pinjaman tersebut tidak ekonomis dan akan merugikan BUMN.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
.jpg)
BERITA TERKAIT: