"Akan sangat berat bagi seorang Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan APBN tahun lalu," jelas Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam pesan singkatnya Kamis malam (29/10).
Sebab, asumsi yang mendasari penyusunan APBN tahun lalu sudah jauh berbeda dengan tahun berjalan. Karena itu, publik masih menunggu langkah yang akan diambil Jokowi kalau memang DPR menolak untuk mengesahkan RAPBN 2016 tersebut.
"Akankah Jokowi mengambil langkah revolusioner seperti Bung Karno tahun 1960: membubarkan DPR hasil Pemilu karena menolak mensahkan RAPBN?" ungkap pakar hukum tata negara ini mempertanyakan.
"Atau, Presiden Jokowi akan menempuh cara lain mengatasi tahun yang sulit dengan (seandainya) menggunakan APBN tahun lalu? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," tandas Mantan Menteri Sekretaris Negara ini.
Pembahasan RAPBN 2016 memang berlangsung alot di DPR. Mayoritas partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersikeras menolak pengesahan RAPBN 2016 tersebut karena dinilai tidak pro rakyat.
Belakangan, dalam rapat kemarin, sejumlah fraksi KMP sudah menerima RAPBN 2016 tersebut meski dengan sejumlah catatan. Hanya Partai Gerindra yang disebutkan dengan tegas menolak pengesahan RAPBN 2016.
[zul]
Pemerintah harus menggunakan APBN tahun 2015 kalau RAPBN 2016 gagal disahkan dalam Sidang Paripurna DPR hari ini (Jumat, 30/10). Hal itu akan menyulitkan Presiden Jokowi. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: