Priyo Budi Santoso: Kalau Putusan MA Diinterpretasikan Sepihak, Golkar Pasti Konflik Terus

Apa tanggapan anda?
Pak Yusril tidak salah, itu betul. Karena putusan itu adalah mencabut keputusan Menkumham tentang pengesa­han Munas Ancol. Tapi kepu­tusan MAtersebut juga tidak menghidupkan atau memerintah­kan Menkumham untuk menge­sahkan Munas Bali. Sebenarnya, kalau itu soalnya kami masih bisa menerima lapang dada bagi kita yang menganut mazhab re­konsiliasi.

Anda melihat putusan MA sudah ideal?
Saya kira meski dianggap tidak ideal oleh masing-masing pihak baik kubu Ancol maupun Bali. Karenanya pasti inginnya menang, tapi itu harus kita ter­jemahkan sebagai keinginan MAmemberikan sinyal ke Golkar agar mengadakan rekonsili­asi. Karena itu patut didukung. Meski tidak ideal, tapi putusan MAharus kita hormati. Karena ini pintu masuk untuk melak­sanakan rekonsiliasi. Dengan demikian, kalau nanti nggak ada pengurus Riau, jadi pengurus mana (nanti yang menggelar mu­nas), karena nggak ada perintah untuk menghidupkan manapun.

Lantas harusnya mekanis­menya bagaimana?
Mekanisme yang dapat ditempuh oleh Golkar, sudah tentu kalau periodenya habis harus melaksanakan Munas. Kepengurusan yang Riau tadi­lah, kemungkinan yang mem­punyai posisi untuk mengatur semuanya.

Soal waktu baiknya untuk menggelar Munas kapan?
Ya hari-hari ini kan lagi kon­sen untuk pilkada, apakah cukup wise didesak untuk melaksana­kan munas sekarang juga. Di saat semua energi, komponen terutama teman-teman di daerah itu terkonsentrasi untuk mensuk­seskan pilkada. Kalau melihat itu, lebih baik kita konsentrasi untuk pilkada, walaupun untuk acara yang bersifat perjump­aan nasional atau untuk acara persiapan munas atau apapun. Harusnya itu bisa dilaksanakan sesudah pilkada ini. Sehingga tidak mengganggu dan menjadi beban nasional dan memicu hal-hal yang tidak baik pada pelak­sanaan pilkada serentak.

Secara resmi apa sikap kubu Munas Ancol terkait putusan MA ini?
Beberapa hari lalu kita sudah mengadakan rapat yang khusus diselenggarakan untuk men­sikapi hasil putusan MA. Rapat waktu itu memang belum final memutuskan seperti apa, karena sampai detik ini kami belum mendapatkan salinan putusan MA. Masih menebak-nebak dan memperkirakan apa yang akan terjadi.

Ada wacana untuk melakukan PK (Peninjauan Kembali)?
Ya, meskipun sudah ada an­cang-ancang. Ada pemikiran-pemikiran untuk melakukan PK dan seterusnya-seterusnya.

Bukankah lebih baik rekon­siliasi?
Tapi saya kira pikiran-pikiran itu tetap dihormati, namun itu tidak pernah kita rencanakan. Lebih baik pikiran itu kita taruh di bawah meja, dan kita konsen­trasi untuk menggunakan apapun keputusan MA tersebut, menjadi pintu masuk untuk rekonsiliasi. Itu lebih baik. Mayoritas suara rapat kemarin diarahkan ke situ, supaya konflik tidak berlarut-larut.

Apa yang harus dilakukan supaya konflik ini cepat se­lesai?
Ya kedua belah pihak tidak bersikukuh untuk menginter­pretasikan menurut kacamata sepihak.

Kalau itu terjadi?
Percaya sama saya, pasti konf­lik hukum terus. Dan nggak akan selesai karena nanti akan ada PK dan PK lagi dan seter­usnya. Kalaupun selesai sampai setelah pemilu nanti. Dan ini sudah tentu tidak kita kehendaki. Saya termasuk yang mengajak kedua belah pihak untuk wis­dom, lebih mengedepankan kebersamaan seperti yang telah digagas oleh para senior, Pak Jusuf Kalla, Pak Habibie, Pak Akbar Tanjung, Pak Siswono, semua itu termasuk tokoh dari daerah. Itu adalah tokoh-tokoh yang sangat kita hormati selama ini. Apalagi suasana kebatinan di daerah juga mengharapkan yang sama. Karena pilihannya hanya rekonsiliasi. ***