Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan, Produksi Pangan Skala Kecil harus Dilindungi

Tuntutan itu yang disampaikan aktivis ADS dalam unjuk rasa di depan Istana, Jakarta (Jumat, 16/10) ini terkait Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober.

Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari organisasi non pemerintahan dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas.

Yaitu, pertama beras/pangan (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), kedua sawit (Sawit Watch) dan ketiga ikan, (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan).

Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, mengatakan menurut Organisasi Pangan Dunia atau FAO bahwa keluarga petani (pertanian, kehutanan, perikanan tangkap dan budidaya, peternakan) merupakan penghasil pangan dunia. Menurut survei tersebut, dari 570 juta pertanian, 500 juta dimiliki oleh keluarga petani di seluruh dunia. Mereka menghasilkan 57% produksi pangan di dunia.

Selain itu, Tejo juga mengatakan bahwa menurut survei, petani Indonesia dalam kurun 2003-2013  menghilang” 5.07 juta rumah tangga. Hal ini bisa membuktikan regenerasi petani di Indonesia sangat kecil sekali sehingga kedepan akan berdampak fatal bagi produksi pangan dalam negeri.

Tejo mengajak masyarakat luas untuk menjadi barisan terdepan dalam upaya perlindungan yang masih samar-samar diberikan oleh pemerintah.

"Masyarakat harus konsumsi produk pangan lokal. Masyarakat juga harus mulai menikmati lagi berbagai sumber karbohidrat selain nasi, perbanyak konsumsi ikan tangkapan nelayan juga dapat menjadi tindakan penting konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.

Tejo juga mengatakan sudah terlalu lama para produsen pangan skala kecil dibiarkan sendiri berjuang untuk mencukupi pangan seluruh negeri. Kini saatnya, pemerintahan Jokowi yang dulu menjanjikan kedaulatan pangan bagi negeri ini harus segera menempatkan petani, nelayan tradisional dan pekebun kecil sebagai pusat dalam membangun kedaulatan pangan.  

"Jangan lagi mengulang langkah pemerintahan sebelumnya yang hanya mengejar produksi tanpa hasil yang jelas," tegasnya. [zul]