Anggaran Infrastruktur dan Transportasi Tahun Depan Turun

"Anggaran di tiga kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi V rata-rata mengalami penurunan sebesar 12-13% dibandingkan tahun lalu," jelas Yudi Widiana Adia dalam keterangan persnya (Selasa, 29/9).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya mendapat alokasi sebesar Rp103,812 triliun dalam RAPBN 2016. Jumlah tersebut turun 12% dibandingkan tahun 2015 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp116,837 triliun.

Sementara penurunan alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan dalam RAPBN 2016 sebesar 13% dibandingkan APBN 2015. Tahun 2015 lalu, Kemenhub mendapat alokasi sebesar Rp64,954 triliun, dalam RAPBN 2016 alokasi anggaran untuk Kemenhub yang disepakati hanya sebesar Rp50,160 triliun.

Sedangkan alokasi anggaran untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengalami penurun 12,4% dari Rp9,027 triliun dalam APBN 2015 menjadi Rp 7,269 triliun.

"Dibandingkan tahun 2015, alokasi anggaran Kementerian PUPR, Kemenhub dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk RAPBN 2016 penurunannya lumayan signifikan," ucapnya.

Tapi, PKS berharap penurunan ini tidak mematahkan semangat kementerian untuk meningkatkan penyerapan dan bisa menjadi stimulus ekonomi dan membuat negara kita tahan dari krisis.

Dengan fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, Yudi meminta pemerintah  mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dalam skema Public Private Partnership (PPP).

Skema ini akan menambal kekurangan biaya investasi infrastruktur akibat minimnya anggaran pemerintah," kata politisi PKS asal dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi itu. [zul]