"Kami mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut dengan menegakkan hukum agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi," ujar Sekretaris FPKB DPR RI, Jazilul Fawaid, kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/9).
Penganiayaan terjadi pada Sabtu pagi (26/9). Petani yang tewas terbunuh yakni Salim Kancil. Dia dijemput oleh sejumlah preman yang disinyalir suruhan kepala desa dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar.
‎Salim dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal perkebunan warga.
‎Sementara korban penganiayaan lainnya, Tosan, mengalami luka parah dan dalam kondisi kritis. Tosan dijemput paksa di rumahnya, dihajar beramai-ramai sebelum diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit.
Menurut Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertanggung jawab dengan mengusut dan menuntaskan tragedi brutal ini. Apalagi kasus ini dipicu oleh penambangan pasir liar, kuat dugaan aparat kurang mengantisipasi bahkan "tutup mata" sehingga sadisme terjadi secara terbuka.
Pemerintah, kata Jazil, harus mengusut tuntas dengan menegakkan hukum yang setimpal agar tidak ada keberutalan yang sama kembali terjadi.
"Itu penting karena aparat di desa itu telah gagal melindungi warganya, sehingga aparat terkait juga harus disanksi. Negara ini negara hukum, bukan ‘hukum rimba’ dan main hakim sendiri," ujarnya kecewa.
Menurut Jazil, penganiayaan berujung tewasnya petani ini menjadi bukti negara telah abai dan tidak hadir menghadapi warganya yang sedang dianiaya oleh pelanggar hukum.
"Jadi, jangan sampai negara gagal dan abai terhadap seorang petani kecil seperti Salim Kancil dan Tosan. Negara jangan sampai tidak hadir dan membiarkan tindakan yang biadab dan brutal itu," pungkasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: