Karena itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Hafiz Tohir, menegaskan bencana asap akibat kebakaran masif yang terjadi belakangan ini harus betul-betul menjadi fokus dan prioritas pemerintah untuk mengatasinya. (Baca:
Pantau Asap Kalimantan Cara Jokowi Rayakan Idul Adha)
"Jangan lagi Presiden membangun citra seolah olah masalah selesai dengan blusukan dan memantau langsung di lapangan. Sebab yang paling penting adalah kebijakan, tindakan nyata di lapangan dari sektor hulu hingga hilir," tegas Hafiz Tohir dalam siaran persnya pagi ini.
Di sektor hulu pemerintah harus mengevaluasi total Hak Pengelolaan Hutan (HPH) milik korporasi pertambangan dan perkebunan. Jika terbukti mereka sengaja membakar hutan cabut saja izinnya, pidanakan dan denda yang setimpal bagi pemiliknya untuk menimbulkan efek jera. (Baca:
Tinjau Penanganan Kebakaran Hutan, Jokowi Terbang ke Sumsel)
Dia yakin kalau itu dilakukan secara berlanjut akan menimbulkan efek berantai di berbagai bidang kehidupan rakyat seperti kesehatan terutama kegiatan ekonomi rakyat sehari-hari. Sebab sejauh ini, proses distribusi barang baik darat maupun udara terhenti karena jarak pandang yang pendek akibatnya terjadi kelangkaan dan barang menjadi mahal.
"Ekonomi nasional bisa tambah ambruk jika daya beli rakyat di sektor konsumsi terus menurun akibat bencana ini," ungkapnya. (Baca:
Presiden Sudah Blusukan ke Hutan, Kabut Asap Kok Masih Parah Saja...)
Hafiz Tohir sendiri mengalami langsung dampak asap tersebut. Dia terpaksa membatalkan perjalanan dari Palembang menuju Jejawi, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan untuk shalat Idul Adha akibat kabut asap yang begitu tebal dengan jarak pandang kurang dari 5 meter. Sehingga dia dan rombongan memilih melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid At Taqwa di Kambang Iwak Kecik - Talang Semut, Palembang.
"Sekali lagi kami minta perhatian dan totalitas pemerintah untuk mengatasi hal ini karena berdampak besar serta berpengaruh pada perekonomian nasional yang mendekati fase krisis ini. Segera jadikan bencana kebakaran dan asap sebagai bencana nasional," tandasnya.
[zul]
Pemerintah seolah kehabisan akal untuk mengatasi bencana asap dan kabakaran tahun yang terjadi dari Sumatera sampai Kalimantan. Padahal saat kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo berjanji dalam 1 tahun masa pemerintahannya akan membereskan persoalan asap kabut akibat kebakaran hutan yang disengaja baik oleh masyarakat terutama oleh korporasi besar pemilik perkebunan. 
BERITA TERKAIT: