Ribuan orang yang tergabung dalam Komite Aksi Hari Tani Nasional itu berasal dari berbagai organisasi di antaranya KPA, STI Indramayu, Amanat Bogor, GPM Majalengka, FPBI, SMI, PMII Jabar, KPOP, SEPETAK Karawang, AMAN, JKPP, SPKS, SP, Bindes, KontraS, SPKS, Elsam, Walhi, Pilnet IHCS, Jatam, SW, Pusaka, AGRA, KPRI, RMI, Sains, Tuk Indonesia, SPP, FPMR-Tasik, FARMACI-Ciamis, FPPMG -Garut, GMNI Unas, KBM-Ciputat, KIARA, FPPI Jakarta.
Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintahan Jokowi-JK tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya yang tidak punya kemauan politik untuk menjalankan pembaharuan agraria sejati.
"Hari ini, kami mengingatkan pemerintah Jokowi-JK mengenai buruknya situasi agraria di Tanah Air akibat tidak dijalankannya agenda pembangunan agraria. Petani sebagai mayoritas rakyat Indonesia telah menjadi warga negara yang tertindas dan terbelakang, dan desa-desa tempat petani bermukin telah menjadi kantong-kantong kemiskinan," jelas koordinator umum AHTN, Iwan Nurdin di sela-sela unjuk rasa, kawasan Monumen Nasional, Jakpus.
Menurutnya kemiskinan petani terjadi lantaran ketiadaan kepemilikan, akses, dan kontrol petani atas tanah. Sekitar 56 persen penduduk pedesaan adalah buruh tani atau petani gurem dengan kepemilikan tanah rata-rata di bawah 0,5 hektar.
Ia menambahkan, Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukan indeks Gini Tanah Nasional mencapai 0,72 yang mengindikasikan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah masih sangat timpang. Keadaan ini menurutnya tidak pernah terdeteksi oleh pengambil kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.
Puluhan triliun rupiah yang telah digelontorkan pemerintah untuk program-program kemiskinan, dinilainya telah gagal mengurangi angka kemiskinan dan ketimapngan di pedesaan dan perkotaan.
"Akibatnya, mayoritas pertanian skala rumah tangga saat ini tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada keluarga mereka. Kami sangat prihatin bahwa petani telah menjadi profesi sekaligus kelas sosial yang dikucilkan," sesalnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: