"Kami tidak mau masuk ke wilayah penangkapan pejabat pelabuhan," kata Staf Deputi I Pengendalian Pembangunan Kantor Staf Presiden, Yuni Rusdinar pada diskusi Forum Senator Untuk Rakyat dengan tema 'Mafia Pelabuhan, Bagaimana Bisa Dikalahkan?' di kawasan Cikini, Jakarta (Minggu, 30/8).
Menurut Yuni, kantornya sebenarnya memiliki fungsi khusus, yaitu memantau program prioritas Presiden. Apalagi program itu merupakan inti sari dari janji kampanye Presiden Jokowi semasa kampanye yang diselaraskan dalam program jangka panjang dan dijadikan prioritas
"KSP memantau 100 program prioritas Presiden, diantaranya program energi, infrastruktur, maritim, ekonomi, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, termasuk reformasi birokrasi," terangnya.
Namun terkait dengan kasus dwelling time, Yuni mengatakan kalau twitter Presiden Jokowi dijadikan catatan. "Memang ada ruang operasional dan birokrasi untuk diperbaiki ke depan," ujarnya.
Ia menambahkan, dengan masuknya Rizal Ramli (RR) sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, Yuni meyakini bakal ada perbaikan pelabuhan.
"Memang dibutuhkan proses. Tapi saya yakin Bapak Rizal Ramli bisa melakukan perbaikan," demikian Yuni.
[rus]
Kantor Staf Kepresidenan (SKP) tidak mau masuk ke wilayah dugaan korupsi yang terjadi dalam kasus dwelling time (lamanya waktu bongkar muat peti kemas) di pelabuhan. 
BERITA TERKAIT: