Garuda Indonesia Bantah Beli Airbus A350

Vice President Corporate Com­munication PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ikhsan Rosan men­erangkan, pembelian pesawat Air­bus 350 baru sebatas Letter of Inten­tion. Artinya, baru penandatangan dokumen bisnis namun secara hukum sifatnya tidak mengikat.

"Kami masih menjajaki pesa­wat mana yang akan kita pakai. Kita memang mau beli, tapi belum ada keputusan. Jadi sifatnya hanya Letter of Intention," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa penek­enan dokumen di Paris beberapa waktu lalu, antara Garuda Indo­nesia dengan Airbus baru hanya sebatas penjajakan. Di mana pihaknya hanya melakukan leas­ing alias sewa pesawat bukan pembelian pesawat.

Adapun pesawat yang ditawar­kan terdiri dari dua tipe yakni Air­bus 350 atau Boeing 787 seri 9. Menurutnya, dalam bisnis, praktis sewa tersebut biasa dilakukan maskapai penerbangan Indonesia karena mekanisme yang dijalank­an lebih menguntungkan.

Selain itu, lanjut Ikhsan, dasar untuk melakukan leasing juga dikarenakan perlunya penggan­tian pesawat yang usianya sudah tua. Karena ini menyangkut den­gan keselamatan penumpang dan pergantian pesawat juga harus diikuti dengan teknologi terkini.

"Ini untuk natural replace­ment. Sekarang usia pesawat ada yang sudah 4,5 tahun, kalau nanti sampai 7 tahun harus diganti. Pesawat itu memang untuk jarak jauh tapi masih lama kalau jadi," kilahnya.

Ditanya pendanaan penyewaan pesawat, pihaknya belum tahu se­cara pasti darimana sumber pem­biayaannya. Hal ini masih me­merlukan pembahasan lebih lanjut lagi. "Belum tahu juga. Kita cek lagi perusahaan financing siapa. Belum ada keputusan," tegasnya.

Sementara Menteri Perhubun­gan Ignasius Jonan memilih tidak berkomentar banyak. Menurut­nya, urusan pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia adalah domain dari Menteri BUMN.

"Itu domainnya Menteri BUMN sebagai bisnis korpora­si," kata Jonan usai menghadiri sidang MPR saat acara pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, di Gedung DPR.

Menurutnya, sebagai regula­tor, Kementerian Perhubungan wewenangnya lebih kepada kes­elamatan rute, bukan bisnis kor­porasi perusahaan penerbangan.

"Terutama menjaga keselama­tan dan kepentingan masyarakat untuk rute-rute yang dilayani," tukasnya.

Menurut Anggota Komisi VI bidang BUMN Primus Yustisio, rencana pembelian 30 pesawat tersebut memang seharusnya dipertimbangkan kembali. Ia mendukung usulan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

"Saya sendiri tidak setuju, harus dipikirkan ulang. Jangan sampai kekhawatiran yang dis­ampaikan Menteri Kemaritiman kejadian," cetusnya.

Menko Maritim Rizal Ramli meminta Garuda membatalkan pembelian Pesawat Airbus 350 sebanyak 30 buah. Menteri Per­ekonomian era Gus Dur ini menilai, pesawat jenis tersebut hanya cocok untuk rute jauh seperti Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa.

Selama ini, penerbangan rute Jakarta-Amsterdam serta Jakarta-London milik Garuda hanya sebe­sar 30 persen. Menurutnya, kondisi itulah yang membuat maskapai Ba­dan Usaha Milik Negara (BUMN) itu merugi terus-menerus.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, keputusan pengadaan pesawat baru oleh Garuda murni sebagai aksi korporasi. Apalagi, Garuda harus melakukan ekspansi rute penerbangan internasional dan domestik. ***