PKI Seperti Teroris Bisa Muncul Kapan Saja

Ikut hadir dalam pemusnahan ini para pejabat setempat, seperti Bupati Achmad Safii, Kapolres AKBP Sugeng Muntaha, Dandim Armed Mawardi, Kajari Toto Sucasto, dan Ketua PN Bambang H Mulyono.

Atribut yang dibakar adalah sisa atribut yang berhasil disita oleh Polres Pameksan dari peserta karnaval, yakni bendera warna merah yang tercetak simbol palu arit dan gambar tokoh-tokoh PKI, seperti DN Aidit, Cherul Saleh, dan Njoto.

Sehari sebelumnya, atribut palu arit itu nonggol dan diarak peserta pawai 17-an yang digelar di jalan utama Pamekasan. Dalam rangka memeriahkan HUT RI, Pemkab Pamekasan memang menggelar karnaval budaya. Pesertanya adalah PNS, guru dan anak sekolah di Pamekasan.

Seperti pawai 17-an, kostum peserta beragam khas Agustusan. Ada yang berkostum petani, dokter, pakaian adat madura, ada juga khas pejuang 45. Kehebohan terjadi saat di tengah rombongan pawai, muncul kelompok yang membawa atribut PKI. Ada yang membawa bendera palu arit, ada juga yang mengusung foto-foto tokoh PKI dalam kobaran api. Dalam barisan itu juga, muncul para perempuan anggota Gerwani yang mengenakan kebaya sederhana khas wanita tempo dulu. Di belakangnya, berbaris peserta yang berkostum delapan jenderal yang gugur dalam peristiwa 30 September.

Dalam pawainya, kelompok ini memeragakan aksi teatrikal tentang kekejaman PKI terhadap para jenderal pada 30 September 1965. Namun di perjalanan, atribut PKI ini langsung dirampas anggota TNI dan langsung dimusnahkan.

Meskipun masih ada anggota karnaval yang tetap membawa atribut PKI sampai di garis finis. Peserta yang membawa atribut PKI ini diduga dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP Kabupaten Pamekasan.

Usai memusnahkan atribut, Bupati yang didampingi para pejabat mengadakan jumpa pers. Kepada wartawan, Safii meminta maaf atas kejadian tersebut. Agar tak terjadi simpang-siur informasi, hari ini rencananya ia akan mengirim surat klarifikasi kepada Presiden Jokowi, terkait insiden tersebut. Surat klarifikasi juga ditembuskan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, dan Kejati Jatim.

Ia menjelaskan, inti surat yang akan dikirim itu berisi tentang klarifikasi dan permohonan maaf atas peristiwa peredaran atribut PKI pada karnaval budaya. Bupati menjelaskan, tidak ada unsur kesengajaan dari pihak panitia terkait peredaran atribut PKI yang kini banyak menuai protes dari berbagai kalangan itu.

Dia bilang, semua jenis kegiatan dalam pelaksanaan karnaval itu sudah berdasarkan perencanaan. "Adanya atribut PKI, foto tokoh PKI dan lambang partai PKI dimaksudkan untuk menggambarkan kekejaman yang pernah dilakukan PKI di negeri ini," katanya.

Dia bilang, tak ada niatan mengampanyekan paham komunis dalam karnaval budaya di Pamekasan. Ia pun berjanji akan menjadikan pelaksanaan karnaval ini sebagai pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan karnaval berikutnya.

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha mengatakan, pemusnahan atribut untuk menghindari hal yang nanti disalahartikan atau digunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mengacaukan situasi di Pamekasan.

Sugeng menjelaskan, pihaknya tetap menyisakan satu atau dua atribut sebagai barang bukti penyelidikan kepolisian. Namun, dari barang bukti dan hasil pemeriksaan, belum ada indikasi pelanggaran hukum, seperti indikasi kesengajaan maupun politis. "Kalau hasil penyelidikan belum ada bukti pelanggaran hukum, kami tidak tingkatkan ke penyidikan," kata Sugeng, di Pamekasan, kemarin.

Sebelumnya pihak kepolisian sudah memanggil Sekretaris Daerah, panitia karnaval, serta peserta yang membawa atribut PKI itu. Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, maupun pembiaran.

Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Pamekasan, Moh Ali mengatakan, tak ada niatan untuk mengampanyekan PKI. Kata dia, masyarakat sendirilah yang menciptakan persepsi itu. Masyarakat sudah menyebarkan melalui media sosial bahwa karnaval dengan atribut PKI memiliki makna negatif. Padahal substansi penggunaan atribut-atribut itu adalah untuk memperlihatkan kepada warga sejarah kekejaman dan pemberontakan yang pernah dilakukan organisasi itu.

"Penampilan kami di karnaval dianggap mau menyesatkan masyarakat. Padahal kami tidak memiliki maksud ke sana," kata Ali, saat ditemui di sela-sela pemeriksaan di Polres Pamekasan.

Lagi pula, lanjut dia, penggunaan atribut bukan atas kemauan para kepala sekolah. Melainkan karena sudah diarahkan panitia karnaval. Panitia meminta peserta dari MKKS menampilkan atribut PKI, lengkap dengan para Pahlawan Revolusi dan tokoh-tokoh partai tersebut. "Kalau kita tidak mengikuti ketentuan panitia, kita disalahkan dan dikurangi nilainya. Jadi semua konsep sudah dari panitia kabupaten semua," lanjut Ali.

Pengamat intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, munculnya simbo-simbol PKI di berbagai tempat seperti di Jember dan Pamekasan, tidak boleh dianggap enteng dan sederhana oleh masyarakat.

Tokoh agama dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengentasan masalahnya. Menurut dia, bahaya PKI seperti teroris, yang bisa sewaktu-waktu muncul kembali. Meski sudah dinyatakan terlarang sejak 1965, bisa saja ideologi ini tumbuh lagi. "Pembiaran masalah ini bisa jadi membuka ruang bagi kemunculan kembali PKI," kata dia, saat dikontak, kemarin.

Ia pun menyayangkan munculnya simbol PKI tersebut. Menurut dia, munculnya simbol PKI pada saat karnaval tidak perlu terjadi bila ada peringatan daerah dari intelijen daerah dan aparat lebih waspada. ***