"Tetapi Presiden tidak memaparkan apa komitmen, strategi dan program aksi pemerintah untuk meretas persoalan kekerasan anak.Tidak perlu strategi detail, cukup penegasan bahwa ke depan, pemerintah punya komitmen penuh dan terobosan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari segala macam tindak kekerasan," kata Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 15/8).
Menurut Fahura, sepanjang tahun ini, berbagai kasus kekerasan terhadap anak terutama kasus Engeline begitu mendapat sorotan publik, dan karena itu seharusnya Jokowi memberi penekanan terhadap hal ini dalam pidatonya. Fahira mengungkapkan, selain kekerasan, berbagai perlakuan diskriminasi juga masih terus menghantui anak-anak Indonesia, mulai dari belum sepenuhnya hak sipil anak terpenuhi terutama dalam mendapatkan akte kelahiran, dan masih terjadi diskriminasi terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
"Masih sangat banyak persoalan yang merundung anak-anak kita. Hingga saat ini anak-anak kita masih rawan menjadi korban trafficking dan kejahatan seksual, serta masih banyak anak-anak yang dipaksa bekerja," ujar Ketua Yayasan Abadi (Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri) ini.
[ysa]
BERITA TERKAIT: