Demikian penilaian yang disampaikan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangam, Nusyirwan Soejono. Nusyirwan pun mengingatkan Menteri Negara BUMNI Rini Soemarno untuk berhati-hati dalam menyodorkan program kepada Presiden Jokowi.
"Program kereta api cepat ini bisa menjerumuskan Presiden Jokowi yang kemudian bisa mengganggu citra Presiden Jokowi," ujar Nusyirwan beberapa saat lalu (Kamis, 12/8).
Dia mengatakan proyek kereta api cepat salah sasaran dan tidak sesuai kebutuhan karena saat ini yang dibutuhkan adalah transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau. Dengan jangkauan pelayanan seluas mungkin (tidak hanya Jakarta-Bandung) dengan biaya investasi disebutkan Rp 60 triliun (bantuan Jepang) atau Rp 71 triliun (bantuan Tiongkok), serta tidak perlu dengan kereta api kecepatan 350 km/jam. Tapi cukup maksimal 150 km/jam sudah dapat mengatasi perlintasan sebidang yang jumlahnya ribuan yang gingga kini belum dapat diatasi.
‎Menurut Nusyirwan, yang perlu dikembangkan jalur-jalur strategis yang dapat menjadi pilihan investasi di luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Salah satu Ketua DPP PDIP ini juga mendapat informasi bahwa ‎proyek ini dengan skema dana BUMN bukan APBN. Tapi perlu diingat Pemerintah ada penyertaan modal di BUMN. Nusyirwan pun mengatakan ‎daftar kebutuhan di sektor transportasi masih banyak. ‎
"Sudah pantaskah kita dengan kereta api kecepatan 350/jam‎. Apalagi perlu dipertimbangkan kontur tanah Jakarta-Bandung," katanya, sambil mempertanyakan kenapa ‎ pihak Kereta Api Indonesia tidak diajak dalam proyek ini dan bahkan tidak masuk dalam rencana induk perkeretapian Indonesia.
"Siapa yang mengerjakannya. Yang ‎mengerti kereta api siapa sih. Menteri BUMN bertugas menjaga kebesaran BUMN. Jangan memberi pekerjaan rumah ke BUMN untuk sekian puluh tahun ke depan. Uang segitu bukan uang kecil," tambahnya.
‎"Jadi, saya mengingatkan Menneg BUMN. Proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini kurang mempertimbangkan potensi wilayah. Tidak sebanding dengan investasi yang akan dikeluarkan," demikian Nusyirwan.
[ysa]
. Ide kereta api cepat jurusan Jakarta-Bandung salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan dan tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan yang memang bertanggung jawab di sektor transportasi. Lebih serius lagi, tidak sesuai dengan Nawacita yang dikampanyekan Jokowi saat proses pilpres lalu. 
BERITA TERKAIT: