Pelemahan Rupiah Tanggung Jawab BI

Sesuai UU 23/1999 tentang Bank Indonesia

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Selasa, 04 Agustus 2015, 10:05 WIB

Masyarakat umum mengetahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang semakin lemah adalah tanggung jawab Bank Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Hal itu terlihat dari komentar-komentar sejumlah pemilik akun di twidland.

Pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai tanggung jawab BI terhadap nilai tukar rupiah memancing kontroversi lebih karena ketidakmengertian publk mengenai perbedaan domain pemerintah dan BI.

Menurut Menkeu Bambang, rupiah yang terdepresiasi lebih dalam ini merupakan tanggung jawab otoriÂtas moneter yakni BI. Menurut dia, Bank Indonesia lah yang seharusnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kebijakannya ada di Bank Indonesia, nilai tukar bukan tanggung jawab kita, utamanya adalah tangÂgung jawab Bank Indonesia," kata Bambang.

Bambang menekankan, pelemaÂhan rupiah tidak membawa risiko pada sisi fiskal negara. Yang bisa terkena dampaknya kata dia yakni lebih konsen pada sektor riil yang pasti terpukul.

Dirinya pun menegaskan, meÂlemahnya rupiah bukan karena fakÂtor kesengajaan pemerintah untuk menaikkan ekspor. Pasalnya ekspor kini kian tergerus, surplus neraca dagang pun semakin menipis.

"Kita enggak membiarkan (ruÂpiah jatuh karena) segala macam. Tanggung jawab mata uang di Bank Indonesia, jad tanya arahnya di Bank Indonesia," jelas dia. [dem]