Isu Politik Uang di Muktamar NU Membuat Publik Prihatin

"Sangat disayangkan sekali jika isu itu benar. Kalau isu itu benar, NU sudah dalam keadaan bahaya. Kita berharap, mudah-mudahan isu itu tidak benar," ucap Prof. Asep saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL Minggu malam (2/8).

Asep melihat potensi politik uang itu memang besar. Sebab, posisi pimpinan NU saat ini cukup strategis. Partai-partai akan berusaha menjaga hubungan baik dengan dia. Demikian juga dengan pemerintah.

"Jadi, jabatan NU sangat strategis. Dia berpengaruh di partai yang secara otomatis berpengaruh juga di pemerintahan. Jadi, pasti ada usaha dari pihak-pihak tertentu menghalalkan segala cara agar calonnya bisa jadi pimpinan NU,” cetusnya.

Di media sosial, para netizen juga ikut khawatir dengan isu itu. "Ya Allah, bersihkanlah muktamar NU dari politik uang,” tulis akun @Ustadz_Socmed. "Hmm...sungguh memprihatinkan, muktamar NU diwarnai politik uang. Apa bedanya dengan parpol-parpol yang bre***** itu?” ucap akun @SangPemburu99.

Muktamar ke-33 NU memang benar-benar berlangsung seru”. Selain diramaikan dengan perdebatan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi alias AHWA dalam pemilihan ketua umum dan ketua dewan syuro, muktamar ormas Islam terbesar di Indonesia itu juga diganggu isu adanya politik uang.

Memasuki hari kedua muktamar, suasana di Jombang, lokasi pelaksanaan Muktamar NU, semakin panas. Suasana panas sudah dirasakan sejak pembukaan rapat pleno I  yang berisi agenda pembahasan tata tertib. Rapat yang seharusnya digelar Sabtu malam itu diundur sampai siang karena alasan registrasi peserta belum rampung.

Sekitar pukul 2.45 siang, Ketua NU Slamet Effendy membuka rapat. Namun, baru saja dibuka, langsung banjir interupsi yang mempertanyakan soal registrasi. Suasana jadi sedikit riuh lantaran fasilitas mikrofon yang kurang. Akhirnya, pleno itu ditunda kembali.

Sekitar pukul 3 sore, pleno dibuka kembali. Namun, keriuhan belum selesai. Kali ini, sebagian muktamirin mempersoalkan keputusan panitia yang telah menentukan pimpinan sidang dari PBNU. Sedangkan yang diingkan peserta, pimpinan itu dipilih dari forum.

"Sidang-sidang di muktamar itu hak peserta namun difasilitasi oleh PBNU. Pertanyaan saya, yang mana AD/ART yang dilanggar ketika pimpinan sidang itu dipilih oleh muktamirin?" protes seorang peserta.

"Kalau pimpinan sidang tidak mau mendengarkan, kami akan membentuk pimpinan sidang baru,” cetus peserta yang lain. Sahut-menyahut interupsi terus terjadi dan suasana makin bising.

Akibat banyaknya protes ini, Slamet kembali mengusulkan agar rapat diskor untuk dilakukan lobi. Tapi para peserta menolaknya. Sidang pun dilanjut walau sedikit riuh. Supaya agak tenang, panitia melantunkan salawat nabi.

Menjelang malam, sidang makin panas. Apalagi, pembahasan sudah sampai ke pasal 19, yang mengatur mekanisme pemilihan ketua umum dan ketua dewan syuro melalui sistem AHWA. Untuk menenangkan peserta, panitia kembali meredamnya dengan melantunkan salawat nabi. Strategi ini cukup jitu. Kericuhan mulai mereda dan para peserta mengikuti lantunan itu.

Setelah pleno itu selesai, akan dilanjutkan dengan pleno II dengan agenda laporan pertanggungjawaban dari PBNU periode 2010-2015. Dalam agenda yang sudah disusun panitia, harusnya laporan itu sudah bahas kemarin pagi. Namun, karena sidang pleno I molor, agenda pleno II itu juga ikut molor.

Sedangkan mengenai isu adanya politik uang ini dibeberkan adik Gus Dur yang juga salah satu kandidat ketua umum NU, Sholahuddin Wahid. Kiai yang akrab disapa Gus Sholah itu mencium adanya intervensi partai politik dan iming-iming uang untuk memuluskan sistem AHWA untuk proses pemilihan ketua umum dan ketua dewan syuro.

"NU pelan-pelan telah kehilangan ruh jihadnya, karena adanya indikasi intervensi partai politik. Apalagi ada pihak-pihak yang mengiming-imingi dalam pemilihan Rais Aam," ujar pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ini dalam keterangan pers.

Gus Sholah sangat menyesalkan adanya intervensi itu. Menurutnya, hal tersebut bisa menghancurkan NU. Kalau mau pragmatisme, ya jangan ke NU, ke partai saja. NU itu ormas, lalu membuat partai. Paradigma Parpol harus dipisahkan dengan NU. Paradigma parpol masuk NU harus kita cegah,” tegasnya.

Salah satu pendukung Gus Sholah, Andi Jamaro bahkan menyebut ada kubu yang nekat melakukan penyuapan” kepada para PCNU agar mendukung sistem AHWA. Bagi yang mendukung sistem itu diberi dana sekitar Rp 15 juta- 20 juta.

"Katanya AHWA diadakan untuk menghindari money politics, nyatanya hari ini justru AHWA menjadi komoditi. Harganya Rp 15-25 juta per PCNU, siapa saja yang menyetujui AHWA ditawari uang sejumlah itu," cetusnya. [zul]