Pertama, Buya Syafii Maarif terlalu besar namanya jika hanya berurusan dengan seorang Kabareskrim. Mestinya, Kabareskrim tidak perlu dihadapi oleh seorang Buya yang dikenal sebagai Guru Bangsa. Kabareskrim cukup diserahkan kepada elemen Muhammadiyah semacam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) atau Pemuda Muhammadiyah (PM), atau malah semacam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Sangat disayangkan, sosok dan tokoh sebesar Buya Syafii berkenan mengurusi kebijakan Kabareskrim.
Kedua, reaksi Kabareskrim terhadap Buya Syafii Maarif juga tidak pantas. Cara-cara Perwira Tinggi Kepolisian dalam menanggapi seorang Guru Bangsa, ternyata jauh dari harapan masyarakat. Kabareskrim cenderung emosional dan tidak menjaga kewibawaan korps kepolisian dalam berdialog dengan Guru Bangsa Buya Syafii Maarif. Sekalipun niatnya baik dan isi yang disampaikan tidak salah, namun Polisi tetap harus memiliki sensitifitas tinggi terhadap perilakunya, tindakannya dan kebijakannya. Apalagi saat menghadapi tokoh semacam Buya Syafii Maarif. Kabareskrim harus bisa memberi contoh yang baik, dan tidak selalu menghadapi semua persoalan dengan kacamata kuda bernama kacamata hukum.
Ketiga, solusinya adalah Buaya Syafii Maarif tidak perlu head to head dengan Kabareskrim, bahkan kepada Kapolri sekalipun. Buya Syafii Maarif saatnya menempatkan diri pada posisinya sebagai Guru Bangsa. Yang menjadi persoalan utama bagi Buya Syafii sekarang bukanlah Kabareskrim maupun Kapolri, namun persoalan terbesar bagi Buya saat ini yang sesungguhnya adalah persoalan Presiden Jokowi. Baik Kabareskrim maupun Kapolri, tentu akan tunduk dan tidak akan keluar dari kebijakan Presiden, apabila Presiden memang memiliki kebijakan yang baik di mata masyarakat dan dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi Kapolri maupun Kabareskrim. Mencopot Kabareskrim, bahkan Kapolri sekalipun, bukanlah persoalan sulit bagi Presiden jika mempertimbangkan efek dari perilaku aparatnya yang berpotensi mengganggu keutuhan Bangsa Indonesia. Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketika Presiden Jokowi mengganti Kapolri Sutarman sebelum waktunya pada awal Pemerintahannya, adalah sebagai contoh nyata bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang sangat nyata untuk menindaklanjuti keinginannya dalam rangka membangun Indonesia dengan konsep Revolusi Mentalnya. Maka jika ingin mencopot Kabareskrim, Buya lebih baik melalui tangan Presiden Jokowi. Yakinlah bahwa Jokowi akan menunaikan janji kampanye untuk menjadi Pemimpin yang tegas.
[***]
Penulis adalah Aktivis Muda Muhammadiyah, Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Former Staf Ahli DPR RI 2009-2014, Direktur Indonesia Journalist Forum (IJF)
BERITA TERKAIT: