Parah, Jakarta Sudah Darurat Ekonomi

Demikian disampaikan ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Menurut Salamuddin, seringkali suatu daerah berhasil meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada saat yang sama daerah tersebut gagal mengatasi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi yang besar.

"Itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Hal itu berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar tersebut hanya dinikmati oleh segelitir orang kaya saja. Sementara sebagian besar rakyat tidak menikmatinya atau semakin terpinggirkan," kata Salamuddin beberapa saat lalu (Senin, 13/7).

Dengan demikian, sambung Salamuddin, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, namun harus disertai dengan semakin mengecilnya ketimpangan. Keduanya harus sejalan agar  tercapai pertumbuhan yang berkualitas.

"Hal yang tidak boleh terjadi menurut paradigma ekonomi yang dianut dewasa ini adalah pertumbuhan yang minus dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Keadaan ini berarti bahwa ekonomi mengalami kemunduran dan pada bersamaan semakin banyak orang yang terlempar dalam kemiskinan," jelas Salamuddin.

Salamuddin pun menjelaskan, contoh terburuk dalam kwartal I 2015 ini adalah DKI Jakarta. Daerah ini menjadi contoh dari dua hal yang tidak boleh terjadi dalam ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan bahkan negatif - 0.12 persen (Q to Q) atau berarti menurun dibandingkan kwartal pertama tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, lanjut Salamuddin, tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur berdasarkan gini rasio sangat tinggi yakni 0,43 (Maret 2015). Kesenjangan ekonomi DKI Jakarta termasuk kategori parah. Bahkan kesenjangan ekonomi DKI Jakarta adalah yang terparah setelah Papua Barat yakni 0,44.

"Kondisi yang dihadapi Jakarta tersebut tidak bisa dipandang sepele. DKI Jakarta berada da‎lam darurat ekonomi," demikian Salamuddin. [ysa]