Demikian penilaian Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM), Andrianto, menyikapi carut marut perekonomian nasional dan rencana Presiden Joko Widodo mengocok ulang susunan Kabinet Kerja.
"Mengurus perekonomian negara sebesar Indonesia ini memang tidak bisa dilakukan hanya dengan membagi-bagikan kartu saja. Kalau kartu itu sifatnya seperti aspirin. Begitu duit di dalamnya habis, maka rakyat pening lagi," ujarnya.
Di sisi lain, situasi ini diperparah karena ketiadaan
leadership di tubuh tim ekonomi. Bahkan ada kesan kuat setiap menteri di sektor ekonomi jalan sendiri-sendiri.
"Ini bisa jadi karena figur Sofjan Djalil tidak begitu kuat sebagai Menko Perekonomian. Kelasnya bukan Menko Perekonomian. Jadi terkesan hanya mengakomodir kepentingan tertentu. Apalagi Sofjan Djalil dinilai banyak orang lebih dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, sehingga ada kekhawatiran tidak independen, dalam arti kurang membela kepentingan rakyat banyak," urai Andrianto.
Kalau Jokowi memang serius membenahi kinerja tim ekonomi pemerintahannya, dia tidak bisa sembarangan menunjuk orang. Apalagi memberikan kesempatan kepada orang seperti Darmin Nasution yang memiliki kaitan dengan sejumlah kasus hukum yang sampai sekarang masih mandeg di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jokowi harus mencari sosok yang berada di tengah, bervisi kerakyatan dan berani membela kepentingan nasional, serta punya rekam jejak yang
clean dan
clear," demikian Andrianto.
[dem]
Pelemahan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini terjadi karena kredibilitas tim ekonomi pemerintah yang dinilai kurang. Kredibilitas yang rendah ini didorong oleh ketiadaan visi yang jelas hendak kemana biduk perekonomian hendak berlayar. 
BERITA TERKAIT: