Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pairera. Materi pemberantasan korupsi ini, lanjutnya, korupsi tampak sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat pembukaan pada Minggu lalu (28/6). Hal ini diperkuat lagi dengan pemberi materi seperti Gubernur Teras Narang yang membuat kerjasama baik dengan KPK, Gubernur Ganjar Pranowo yang memiliki tagline anti korupsi dan materi khusus pemerintahan anti korupsi yang dibawakan oleh politisi PDIP Eva Kusuma Sundari.
Sekolah partai itu untuk angkatan pertama diikuti 137 calon kepala daerah berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang.
Andreas menambahkan aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas, dengan cara yang bersifat produktif misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi. Juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteran rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan anti korupsi.
"Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ujar Andreas dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 30/6).
Atas langkah PDIP ini, kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDIP. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.
"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz, sambil berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDIP dapat menjadi contoh partai lain.
[ysa]
BERITA TERKAIT: