Demikian disampaikan Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat‎ (Orkestra), Poempida Hidayatulloh. Dan ironisnya lagi, lanjut Poempida, arus PHK ini terjadi bersamaan dengan maraknya arus tenaga kerja asing dari Tiongkok yang secara jumlah semakin mengkhawatirkan.
"Boleh jadi mereka masuk secara legal. Namun tidak boleh kita semua lupakan akan janji kampanye Presiden Jokowi dalam membuat Barrier untuk menyeimbangkan dan memberikan peluang lebih bagi pekerja domestik," kata Poempida beberapa saat lalu (Selasa, 30/6).
Saat ini, sambung Poempida, ketidaadilan dalam masalah ketenagakerjaan pun semakin terasa dengan banyaknya kasus hubungan industrial yang sudah inkracht dan dimenangkan pekerja tetapi tidak dapat dieksekusi. Maka PR Pemerintah jelas harus merealisasikan keadilan tersebut tanpa memberikan sinyal keraguan bagi investasi baru yang menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai momok belaka.
"Peran Kementrian Tenaga Kerja sebagai penegak keadilan dan pemberi kepercayaan terhadap kaum pekerja dan pengusaha memang masih jauh dari ideal. Ironisnya hal tersebut tidak diiringi dengan gagasan dan langkah-langkah nyata untuk menuju situasi ideal yang diharapkan," ungkap Poempida.
Poempida mengingatkan, era Masyarakat Ekonomi ASEAN pun sudah di depan mata. Karena itu, perlu ada strategi yang secara jangka panjang tidak merugikan basis ketenagakerjaan domestik yang semakin hari semakin menuntut lapangan pekerjaan yang layak.
"Kekuasaan dapat memberikan jalan tersebut dan ini adalah amanat Konstitusi Republik yang tercinta ini," demikian Poempida.
[ysa]
. Arus pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin menjadi sangat signifikan. Tentu saja ini harus menjadi alarm kekhawatiran, dan pemerintah harus membaca hal ini secara cermat serta menyiapkan solusi beserta bantalan sosialnya 
BERITA TERKAIT: