Pakar politik senior Muhammad AS Hikam mengatakan, kabar tersebut sungguh melegakan bagi rakyat Indonesia yang menginginkan tegaknya Konstitusi dan semakin berjalannya sistem demokrasi secara substantif di negeri ini.
"Memang kita masih perlu menunggu sampai R-APBN 2016 dirampungkan dan diketok palu untuk membuktikan apakah benar Presiden Jokowi akan menolak dana aspirasi," sebut dia dalam akun facebooknya,
Muhammad A S Hikam.
Tetapi untuk sementara, lanjut AS Hikam, apa yang dinyatakan oleh Menteri Andrinof haruslah dianggap sebagai isyarat positif dari Istana bahwa Presiden Jokowi memiliki ketegasan sikap. Dan yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa dalam masalah dana aspirasi ini Presiden Jokowi tidak ada pertentangan dengan Wapres Jusuf Kalla.
Jelas AS Hikam, Presiden Jokowi memang sudah seharusnya menolak segala bentuk proyek 'genthong babi' yang disodorkan oleh siapapun, khususnya para politisi sontoloyo di Senayan. Dan langkah ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh rakyat yang juga sudah jenuh, muak, dan marah dengan berbagai upaya manipulatif para wakil yang dipilih dan dipercaya untuk membawa aspirasi mereka tetapi ternyata berubah menjadi transaksi kepentingan pribadi dan kelompok.
"Kita berharap apa yang dinyatakan Kepala Bappenas akan menjadi kenyataan dan bukan hanya sekadar menjadi pelipur lara belaka," demikian jebolan University of Hawaii at Manoa AS itu.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dua kali menyatakan Presiden Jokowi tak setuju dengan dana aspirasi. Namun, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyebut, Presiden Jokowi belum mengeluarkan sikap.
"Belum (bersikap). Presiden akan minta pendapat Menteri Keuangan dulu," jelas Teten di Istana kemarin.
[rus]
. Meski belum final, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sudah dua kali mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan menolak dana aspirasi DPR. 
