PKS menilai program aspirasi itu salah dipahami dan diartikan sebagai dana aspirasi. Akibatnya muncul pandangan bahwa nantinya masing-masing anggota DPR mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per tahun‎.
"Sebenarnya itu bukan dana tapi program. Jadi seorang anggota DPR ketika reses di dapilnya kan ada aspirasi tentu harus disampaikan ke pemerintah. Memang harus di-matching0kan dengan program nasional," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 25/6).
Lebih lanjut Jazuli menyindir beberapa fraksi di DPR yang menolak dana aspirasi. Jazuli bahkan menyebut bahwa penolakan dana aspirasi ini semata dilakukan untuk mencari panggung politik.
"Kalau belum apa-apa sudah ditolak berarti itu sudah politis. Orang yang menolak dengan berapi-api itu sebenarnya cari panggung politik. Tapi nanti tiba-tiba dia ngambil lagi (dana aspirasi)," tandasnya.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: