Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, jika dinilai secara objektif, berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memang mendukung pernyataan Faisal Basri. Untuk itu masyarakat harus segera sadar bahwa janji Jokowi mengenai ekonomi kerakyatan dan nawacita hanya janji manis kampanye semata.
"Penilaian Jokowi menganut paham neoliberalisme ini sebenarnya adalah bukti bahwa Jokowi merupakan pendukung neoliberalisme sejati, namun semua kebijakan yang dikeluarkan dikemas secara kerakyatan. Sudah saatnya masyarakat sadar bahwa kerakyatan hanyalah 'topeng' Jokowi untuk mendapatkan simpati publik," tegas Panji dalam rilisnya, Selasa (16/6).
Panji lanjut menjelaskan, wajar saja jika saat ini Indonesia di berbagai sektor perekonomian dikuasai asing dan aseng. Ini adalah sebab konkrit dari 'topeng' yang dikenakan oleh Jokowi.
"Masyarakat mulai sadar dan meminta pemerintah terutama Presiden Jokowi untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dengan melaksanakan ekonomi kerakyatan," tutup Panji.
[rus]
BERITA TERKAIT: