Sampai saat ini, Pemerintah masih memberikan subsidi pupuk kepada petani agar harganya rendah ketimbang harga pupuk untuk sektor perkebunan dan industri. Penyalurannya untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan petani, pekebun, dan peternak, bukan usaha yang dilakukan perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan holtikultura, atau perusahaan peternakan.
Tim Kerja Advokasi Pupuk Bersubsidi Komite II DPD mendesak Pemerintah untuk mengalihkan anggaran untuk memproduksi pupuk bersubsidi ke subsidi harga komoditas pertanian. Subsidi harga ini lebih menjamin pengalokasiannya benar-benar sampai ke petani.
"Petani lebih suka subsidi harga ketimbang subsidi pupuk. Selama ini, subsidi pupuk justru menyebabkan kelangkaan pupuk di pasaran," ujar Ketua Timja Advokasi Pupuk Bersubsidi Komite II DPD Muhammad Syukur Algoodry (senator asal Jambi) dalam rilisnya, Jumat (12/6).
Dia menyinggung temuan Timja di lapangan setelah bertemu kelompok tani di Aceh dan Bali, serta kunjungan kerja (kunker) ke PT Petrokimia Gresik tanggal 11-13 Mei 2015 dan PT Pupuk Iskandar Muda tanggal 27-29 Mei 2015.
Jika tidak mengalihkannya ke subsidi harga komoditas pertanian, Pemerintah bisa mengalihkannya untuk anggaran pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman, yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur seperti jalan/jembatan dan irigasi akan membuka akses petani ke pasar yang sulit.
"Petani banyak menderita karena dikuasai tengkulak. Itu dampak akses pasar yang sulit. Pasar dimonopoli oleh tengkulak yang terus menerus terjadi. Akses ke pasar yang terbuka akan terasa manfaatnya. Petani pun makin mandiri," imbuh Syukur Algoodry.
Kegiatan lain adalah anggaran yang mendukung program pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian. Pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah merupakan kendala pembangunan pertanian. Karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah, petani memerlukan pendidikan dan pelatihan.
"Pengetahuan dan keterampilan yang praktis, yang langsung berhubungan dengan aktivitas usaha petani," tukas Syukur Algoodry.
[rus]
Tim Kerja Advokasi Pupuk Bersubsidi Komite II DPD RI mendesak Pemerintah untuk mengalihkan anggaran untuk memproduksi pupuk bersubsidi dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang berperan penting mendukung program ketahanan pangan nasional, sehingga ketersediaannya adalah mutlak. 
BERITA TERKAIT: