"Kami berkontrak dengan pihak JMT dan mereka oke dengan harga rupiah dan kilometer yang kami tawarkan. Jadi, problem gaji itu urusan JMT dan supirnya," ujar Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).
Menurut dia, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan tuntutan buruh yang berharap kenaikan gaji. Satu-satunya cara agar gaji karyawan JMT naik adalah bila operator bus itu mau mengganti unit bus mereka dari ukuran single menjadi gandeng (articulated).
"Boleh, asalkan busnya juga diganti jadi gandeng. tapi itu kan urusan JMT," katanya.
Sebagaimana diketahui, pramudi bus transjakarta koridor 5 dan 7 melakukan aksi mogok sejak Senin (1/6) lalu. Hingga hari ini, mereka masih tetap enggan beraktifita seperti biasa. Mereka menuntut agar pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yag mengatakan bila gaji pramudi transjakarta akan dinaikkan hingga tiga kali upah minimum provinsi (UMP). Akibat aksi ini, 44 unit bus transjakarta yang dioperaska oleh JMT tidak dapat menarik penumpang selama tiga hari ini.
[sam]
. Aksi mogok yang dilakukan oleh pramudi Transjakarta koridor 5 dan 7 bukanlah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aksi meminta kenaikan gaji itu murni tanggung jawab PT Jakarta Media Trans (JMT) 
