Karena itu, ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy, sudah menjadi kewajiban Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian pada waktu itu untuk memastikan UU ini berlaku. Lebih-lebih, bila UU ini tidak berjalan, justeru pemerintah melanggar UU.
"Semangat UU ini sungguh mulia, dan saya tahu persis Pak Hatta selaku Menko Perekonomian mendapat tantangan yang sangat berat dalam mengimplementasikan UU ini baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan muncul julukan Hattanomics yang diasosiakan dengan proteksionis dan terlalu nasionalistik," kata Tjatur kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 25/5).
"Tapi Pak Hatta tidak peduli, karena beliau tahu demi menjalankan amanat UU dan masa depan perekonomian negara hal ini musti dijalankan apapun resikonya," sambung Tjatur.
Pernyataan Tjatur ini terkait dengan tudingan Faisal Basri kepada Hatta Rajasa. Faisal menuding Hatta Rajasa, sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional dan kebijakan ini diambil Hatta Rajasa sebagai bagian dari upaya politik dalam menghadapai Pilpres 2014 merupakan kesalahan besar.
"Faisal Basri memang memihak ekspor bahan mentah," tegas Tjatur.
Menurut Tjatur, bagi para pengejar rente dan kaum Neolib penghamba Washinton Consesus memang kebijakan ini tidak populer. Karena dengan kebijakan ini, bangsa Indonesia akan berhenti menjadi kuli di negeri sendiri. Dengan kebijakan ini juga para insinyur akan lebih mumpuni mengolah kekayaan alam sendiri, dan negara menjadi tahu seluruh kandungan mineral yang ditambang oleh pemegang IUP atau KKP, sumber daya lokal akan berkembang, pendidikan pertambangan mendapatkan tempatnya dan lapangan kerja akan terbuka lebar.
Dengan kebijakan ini juga, sambung Tjatur, bangsa Indonesia mendapatkan nilai tambah yang sangat besar dan menjadi tuan di negeri sendiri. Dan mungkin karena kebijakan ini juga, Pasangan Prabowo-Hatta mendapat tantangan yang sangat keras dari para pemburu rente dan kaum Neolib.
"Demi Allah dan Indonesia tercinta, kebijakan ini adalah kebijakan besar dan sama sekali tidak ada hubungan dengan urusan ecek-ecek satu dua perusahaan sebagaimana fitnah Bang Faisal Basri. Saya gagal paham,
kok Bang FB yg dulu begitu intelektual bisa menjadi seperti ini. Walaupun begitu saya tetap menyarankan Bang Hatta agar memaafkan dan lebih mencintai saudaranya tersebut," demikian Tjatur.
[ysa]
. Larangan ekspor mineral mentah diamanatkan UU 4/2009 tentang Minerba. Larangan itu diikuti dengan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Kontrak Karya Pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam pasal 102, 103 dan 170 UU tersebut. 
BERITA TERKAIT: