Zulkifli Hasan Heran dengan Orang Seperti Faisal Basri

Ketua Umum DPP PAN yang akrab disapa Zulhas ini mengibaratkan mengekspor barang mentah sama seperti menjual tanah air.

Apalagi, dia menambahkan, ekspor bahan mentah sudah dilarang berdasarkan UU 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba).

"Sesuai dengan UU tersebut, diharuskan dibangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral) di Tanah Air, yang bisa menghasilkan nilai tambah. Dengan dibangunnya smelter tersebut juga akan menyerap banyak tenaga kerja," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, (Senin, 25/5).

Untuk jangka pendek, pembangunan smelter memang tidak memberikan hasil seketika. Tetapi untuk jangka panjang jelas ini sangat menguntungkan.

Karena itu, dia merasa heran jika ada pihak yang tetap setuju mengkekspor bahan mentah, khususnya minerba, sebagaimana pendapat yang diutarakan Faisal Basri. "Kita ini sudah saatnya, tidak lagi menjual tanah air," tandasnya.

Zulhas tak merinci soal Faisal Basri tersebut. Tapi kuat dugaan hal ini terkait dengan tudingan Faisal Basri bahwa mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini.

Menurut dia, pada awal 2014 lalu peranan Hatta yang juga mantan Ketua Umum DPP PAN ini melarang ekspor bauksit sangat besar. Larangan itu seiringi munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

Faisal yang berbicara di dalam acara Kompasiana Seminar Nasional bertema "Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia" di Jakarta, Senin (25/5), mengatakan aturan yang didalangi Hatta itu membuat industri bauksit nasional hancur lantaran semua perusahaan bauksit tak lagi diperbolehkan mengekspor bauksit yang merupakan bahan mentah pembuatan aluminium.

Seperti diberitakan Kompas.com, Faisal mengatakan pelarangan ekspor bauksit dibuat Hatta atas permintaan perusahaan aluminium terbesar Rusia, yaitu UC Rusal, yang saat itu berencana menanamkan investasinya di Indonesia untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimatan.

Akibat pelarangan ekspor bauksit itu, kata Faisal, sebanyak pasokan 40 juta ton bauksit dari industri nasional untuk dunia internasional menghilang. Dampaknya, kata dia, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak. [zul]