Menkes Nila Moeloek Ditunggu Orang Rimba

 
Komnas HAM meminta pe­merintah, terutama Kementerian Kesehatan proaktif menyikapi kematian beruntun 11 Orang Rimba di Jambi. Faktor lingkun­gan yang sudah tidak layak dan akses kesehatan diduga menjadi penyebab kematian tersebut.

"Pemerintah sudah seyog­yanya melakukan komunikasi secara langsung dengan ko­munitas masyarakat adat yang saat ini berjumlah 3.900 jiwa. Supaya pemerintah tahu persis, bagaimana kebutuhan mereka," ujar Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Siti mengatakan, saat ini Komnas HAM sedang meny­usun rekomendasi kebijakan me­nyikapi temuan tersebut. Dalam rekomendasinya, Komnas HAMmeminta Kemenkes mulai me­mikirkan sebuah layanan kes­ehatan yang sesuai dengan kebu­tuhan Orang Rimba. "Kemenkes harus membuat jadwal rutin pemeriksaan, dan berkomu­nikasi dengan mereka mengenai pengobatan secara medis, serta menanyakan konsep pengobatan seperti apa yang dapat mereka terima," jelas dia.

Bicara mengenai Orang Rimba, sebutan lain untuk Suku Anak Dalam yang mendiami kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas di provinsi Jambi, menurut Laila, tidak dapat dipandang dari kaca mata masyarakat umum. Orang Rimba memiliki tradisi dan tatanan kehidupan yang berbeda, seh­ingga kebutuhannya tidak dapat disamakan dengan masyarakat pada umumnya. Sementara, saat ini pemerintah terlihat hanya menyelesaikan persoalan den­gan perspektif mereka sendiri. Misalnya dengan digulirkan­nya wacana menjadikan Orang Rimba seperti masyarakat um­um. "Tidak fair jika pemerintah memaksakan pola hidup seperti kita (masyarakat modern) terh­adap mereka," tuturnya.

Dia mencontohkan, hingga saat ini, Orang Rimba masih memelihara tradisi Melangun, yaitu berpindah tempat tinggal bila ada anggota kelompoknya yang meninggal. Selain itu, Orang Rimba sangat menghin­dari kontak fisik dengan masyarakat luar.

Dalam hal perdagangan, lanjut dia, mereka juga masih men­genal sistem barter. Caranya dengan meletakkan barang atau hasil hutan di satu tempat, lalu menunggu warga desa mengam­bil meletakkan barang yang menjadi penukarnya. Hal itu dilakukan sebab bagi mereka, kontak fisik dengan warga diluar komunitasnya dipercaya sebagai siyal-sinyal pembawa bencana.

"Dengan kondisi semacam itu, saya kira akan sulit bagi mereka untuk menjadi seperti masyarakat pada umumnya, se­bagaimana yang diwacanakan oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki cara untuk bisa memfasilitasi kebutu­han mereka," tandasnya.

Manager Komunikasi WARSI, Rudi Syaf menambahkan, sudah saatnya pemerintah melakukan aksi nyata, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sejak isu ini bergulir, hanya Menteri Sosial Khofifah Indarprawansa yang da­tang dan memberikan perhatian secara langsung. Baru-baru ini Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga datang. Menteri Kesehatan(Menkes) Nila F Moeloek belum juga datang dan mengunjungi Orang Rimba.

"Tetapi itu belum cukup, karena sifatnya baru ceremo­nial belaka. Sekarang yang kami tunggu adalah tindakan selan­jutnya, terutama dalam bidang kesehatan," tukas dia.

Seperti diberitakan sebelum­nya, selama April 2015, sebanyak 11 Orang Rimba yang mendiami Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi meninggal dan 26 orang dirawat di RSUD Hamba. Sebagian besar adalah anak-anak berusia dibawah 10 ta­hun. Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM, telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak dasar Orang Rimba yaitu hak keyakinan dan hak untuk ke­hidupan yang layak. ***