Dari hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), sebanyak 90,5 persen masyarakat merasakan tidak puas, sedangkan yang puas hanya 4,9 persen dan sangat puas 4,6 persen.
Direktur Eksekutif IDM, Iwan Sumule menjelaskan ketidakpuasan publik yang sangat tinggi terhadap pemerintahan Jokowi dikarenakan selama enam bulan ekonomi rumah tangga masyarakat makin berat, yang disebabkan oleh naiknya harga BBM, gas, biaya tranportasi, tingginya harga sembilan bahan pokok, serta tidak naiknya daya beli masyarakat.
Begitu juga masyarakat yang mempunyai keluarga yang masuk angkatan kerja baru tidak tetampung oleh lapangan kerja karena tidak adanya lapangan kerja baru.
"Ini terbukti dengan ekonomi yang tumbuh hanya 4,71 persen dan jebloknya nilai kurs rupiah terhadap dolar AS," sebut Iwan Sumule kepada redaksi, Rabu (13/5).
Begitupula ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat di bidang ekonomi terhadap Kementerian BUMN yang mengelolah BUMN dengan menempatkan jajaran komisaris dan direksi BUMN yang menyalahi UU dan aturan tentang BUMN, yang banyak mengakomodir kepentingan politik dibandingkan masalah kompentensi.
"Masyarakat menilai bahwa pengelolaan BUMN hanya akan dijadikan pusat bancaan baru oleh rezim Jokowi. Dan terbukti dengan jebloknya kinerja saham-saham BUMN di pasar modal," beber Iwan Sumule.
Ia menambahkan, pemberian izin eksport konsetrat hasil tambang yang meyalahi UU kepada asing juga salah satu ketidakpuasan masyarakat.
"Jokowi dianggap telah berhianat terhadap Trisakti dan Nawacita," tukasnya.
Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) ini dilakukan pada 18 April-28 April 2015 dengan jumlah responden 1.250 orang. Survei mengunakan metode
multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan
margin error +/- 2,7 persen.
[rus]
. Mayoritas publik tidak puas dengan kinerje ekonomi pemerintahan Jokowi-JK di semester pertama (enama bulan). 
BERITA TERKAIT: