Bangun Kekuatan Politik Alternatif Rakyat Pekerja!

RMOL. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia mendukung perlawanan gerakan buruh memperjuangkan kesejahteraan melalui peringatan May Day. Tak dapat dipungkiri, meski telah lama diperjuangkan oleh para buruh, namun hingga kini mereka belum menikmati hasilnya. Jam kerja yang panjang, upah yang minim serta kondisi kerja yang buruk masih dirasakan oleh para buruh di Indonesia.

"Kami sangat mendukung perlawanan gerakan buruh memperjuangkan kesejahteraan. Sistem kerja kontrak dan outsourcing serta politik upah murah harus dihapuskan," kata Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, Anwar "Sastro" Maruf dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (30/4).     

Dikatakan, perlawanan untuk menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing serta politik upah murah harus terus dilakukan. Jangan berhenti berjuang karena terbukti dengan perjuangan buruh yang solid dan besar dalam beberapa hal sudah membuah hasil. Ditetapkannya 1 Mei sebagai hari libur nasional pada tahun 2013 merupakan contoh dari hasil perjuangan tersebut. Selain itu, upah minimum di beberapa provinsi yang mencapai 30%-40% juga merupakan hasil dari perjuangan para buruh.

"Untuk itu menjadi penting untuk membangun kembali konsolidasi-konsolidasi gerakan buruh untuk memperkuat perjuangan meraih kesejahteraan. Memperkuat perlawanan buruh melalui perluasan dan persatuan organisasi-organisasi gerakan buruh tetap harus dilakukan sehingga hasil-hasil yang diperoleh oleh gerakan buruh semakin banyak dan meluas," kata Anwar.

Wakil Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia Sapei Rusin menambahkan, untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tentu tidak cukup hanya memperkuat kekuatan gerakan buruh. Persatuan antara gerakan-gerakan rakyat multisektor harus mulai dilakukan. Penyatuan gerakan buruh, tani, nelayan, rakyat miskin kota, perempuan, masyarakat adat dan mahasiswa harus mulai digalakkan.

Walaupun permasalahan di berbagai sektor masyarakat berbeda-beda, namun akar permasalahan tetap sama yaitu Neoliberalisme-Kapitalisme. Sistem kerja kontrak dan outsourcing, politik upah murah, perampasan lahan, reklamasi pantai, pengkaplingan lahan tangkap ikan, penggusuran, diskriminasi terhadap perempuan, serta biaya pendidikan yang tinggi merupakan contoh-contoh masalah yang muncul akibat praktek Neoliberalisme-Kapitalisme.

"Konsolidasi gerakan multisektoral menjadi penting untuk dilakukan pada saat ini. Jelas, gerakan buruh tidak bisa melakukan perlawanan sendirian terhadap kekuasaan Neoliberalisme-Kapitalisme. Karena itu kami mendorong untuk membangun kekuatan politik alternatif melalui persatuan gerakan rakyat multisektor," katanya.

Ditambahkannya, persatuan gerakan rakyat multisektor menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh seluruh gerakan rakyat. Gerakan rakyat multisektor tersebut juga harus berubah wujud menjadi gerakan politik. Hal ini penting karena seluruh penindasan yang dilakukan pemilik modal melalui kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh negara.

"Kami mendukung sepenuhnya inisiatif pembangunan partai politik alternatif yang dilakukan oleh gerakan rakyat. Bangun persatuan dan solidaritas seluruh elemen rakyat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian Sapei.[dem]