Begitu kata anggota Komisi V Miryam S Haryani menanggapi insiden teranyar teror bom yang menimpa Batik Air. Pesawat dengan rute penerbangan Ambon hingga Jakarta itu mendapat teror bom melalui SMS dan mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (17/4) pukul 07.20 Wita.
"Saya melihat ada beberapa pihak yang hari ini harus kita minta penjelasan dan tanggung jawab atas kejadian-kejadian ini," ujar Miryam dalam pesan yang diterima redaksi sesaat lalu (Kamis, 30/4).
Institusi pertama yang harus bertanggung jawab adalah Polri. Miryam menilai bahwa saat ini Polri seakan tengah asik berbulan madu dengan Jenderal barunya. Sehingga lupa bahwa ada masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan kepastian tentang rasa aman.
"Buktinya beberapa kali penebar teror ancaman bom di maskapai penerbangan terjadi namun tidak pernah diproses secara serius. padahal tindakan itu termasuk pelanggaran mengenai ancaman keselamatan orang lain dan menyebarkan informasi bohong," sambung Ketua DPP Partai Hanura itu.
Kedua adalah Kemenhub yang menerapkan sistem pemeriksaan keamanan bandara yang sangat lemah. Kelemahan sistem ini tidak mampu mendeteksi secara valid tentang ancaman yang bisa menganggu keamanan penumpang.
"Bisa kita lihat setiap ada ancaman bom baik melalui sms atau yang lain mereka selalu panik. PR besar yang belum bisa dijawab oleh Kemenhub yang selama ini dipuji atas keberhasilannya melakukan perubahan di KAI," jabar Miryam.
"Perlu menjadi pertanyaan juga adalah kenapa kejadian ini selalu terjadi pada batik atau lion air, sedangkan maskapai lain tidak? Apakah ada hubungannya dengan kepentingan bisnis, persaingan usaha atau yang lainnya?," tandas ketua umum Srikandi Hanura tersebut.
[ysa]
BERITA TERKAIT: